BALIKPAPAN,PROKALTIM – Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil), yakni 10 anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dari Dapil Balikpapan monitoring dan evaluasi terhadap Bantuan Keuangan (Bankue) 2023 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim yang sedang berjalan.
Anggota DPRD Provinsi Kaltim Muhammad Adam Sinte daerah pemilihan (dapil) Balikpapan saat melakukan kunjungan ke Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, pada Rabu (30/8/2023).
“Tadi kita diskusi panjang berkaitan dengan 14 program diskusi Bankue yang ada di Kota Balikpapan dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni mulai pertanian, Inspektorat, PUPR, Dinas Perdagangan, DPOP. Masing OPD menyampaikan progresnya,” ujarnya, kepada awak media, saat di Pemkot Balikpapan, pada Rabu (30/8/2023).
Adam menyampaikan, pertama, serapan realisasi anggaran, kemudian ada keluhan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan, bahwa untuk bantuan keuangan yang seharusnya di tahap ke dua ini seharusnya sudah ditransfer.
Karena tahap pertama, per empat bulan. Seharusnya sudah transfer oleh BPKAD Provinsi. Anggota DPRD Kaltim, Muhammad Adam Sinte sudah menyampaikan kepada Kepala BPKAD Provinsi yang katanya belum di transfer.
“Sudah saya telepon kepala BPKAD Provinsi, pak Fahmi. Bahwa ada keluhan terhadap kawan-kawan di Balikpapan. Sampai sekarang kok belum dicairkan tahap ke dua bankue, sehingga Balikpapan baru dapat kurang lebih Rp 20 miliar,” kata Muhammad Adam.
“Tapi dia sudah bayar ke kontraktor ke pihak ke tiga 40 miliar lebih, artinya pakai dana kota. Seharusnya itu tidak terjadi tapi oleh BPKAD Provinsi disampaikan bahwa nanti dia akan menanyakan staff, apa kendalanya kok belum cair,” ujarnya.
Adam ditanya tahap pertama anggaran kurang lebih Rp 20 miliar dan tahap ke dua berapa. Dia mengatakan, tergantung progres. “Jadi tahap pertama kalau sudah terserap, dan tahap ke dua dia boleh mengusulkan lagi sesuai dengan progresnya,” katanya.
Sementara itu dia juga menjelaskan, berdasarkan penjelasan BPKAD Provinsi diketahui belum cairnya bankeu Balikpapan karena menyangkut administrasi yakni staf BPKAD Provinsi Kaltim dinas luar daerah. “Tadi katanya administrasi sudah lengkap, sudah bisa cair, alasanya staf banyak tugas luar, tapi itu minggu lalu,” jelasnya.
Untuk itu, nilai bankeu tahap kedua tergantung progres pekerjaan yang dikerjakan. Namun laporan OPD dari 14 program tersebut, rata-rata sudah mencapai 55 persen.
“Tahap kedua cair nilainya sesuai dengan progres pengerjaan fisik, kalau dia progresnya besar, besar juga cairnya. Biasa tiga tahap, nanti terakhir sisa pekerjaan. Tahun ini ada 14 program bankeu dari Pemprov Kaltim yang total nilainya mencapai Rp 96.250.000.000,” pungkasnya. (to)
