PROKALTIM,BALIKPAPAN – Upaya memberdayakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Berau mendorong DPRD setempat melakukan studi banding ke Kota Balikpapan, pada Kamis (15/5/2025). Balikpapan dipilih bukan tanpa alasan—kota ini dinilai berhasil menciptakan iklim usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM.
Dipimpin Wakil Ketua II DPRD Berau, H. Sumadi, rombongan disambut hangat oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol DPRD Balikpapan, Leny Fedita, di ruang rapat gabungan kantor dewan. Pertemuan tersebut menjadi ajang bertukar pengalaman, khususnya dalam hal strategi pembinaan UMKM, kemudahan akses permodalan, dan peran pemerintah dalam membangun ekosistem usaha yang inklusif.
“Balikpapan memiliki pendekatan yang menarik dalam mengembangkan UMKM. Infrastruktur yang mendukung dan dukungan pemerintahnya membuat sektor ini tumbuh pesat. Inilah yang ingin kami pelajari lebih dalam,” ujar Sumadi.
Salah satu topik yang menjadi perhatian adalah skema pinjaman modal berbunga ringan dan tanpa jaminan—model pembiayaan yang dinilai dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha kecil, terutama yang belum tersentuh layanan perbankan formal. Skema semacam ini disebut-sebut berpotensi besar jika diterapkan di Berau.
Sumadi menilai, selama ini dukungan pemerintah Berau terhadap UMKM memang sudah terlihat, terutama dalam penyediaan lokasi dan fasilitas usaha. Namun, masih ada tantangan signifikan dalam akses terhadap modal usaha.
“Banyak pelaku UMKM terkendala permodalan. Jika akses ini dipermudah, saya yakin perkembangan UMKM di Berau akan lebih cepat,” kata Sumadi yang juga merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Dalam diskusi tersebut juga disinggung keberagaman pelaku UMKM di Berau. Tidak hanya masyarakat lokal, banyak pendatang turut berkontribusi di sektor ini. Hal ini menjadi cerminan inklusivitas dan potensi ekonomi yang menjanjikan di wilayah tersebut.
“Kami ingin sektor UMKM bisa terus menjadi ruang terbuka bagi siapa pun yang ingin berusaha,” pungkas Sumadi.
Kunjungan ini tidak hanya menjadi sarana pembelajaran, tetapi juga membuka peluang bagi kolaborasi antardaerah. DPRD Berau berharap, hasil studi banding ini dapat melahirkan kebijakan yang lebih berpihak pada pelaku UMKM, dengan mengadopsi praktik terbaik dari daerah yang sudah terbukti berhasil seperti Balikpapan. (to)