PROKALTIM,BALIKPAPAN — Upaya menggali potensi penerimaan daerah terus dilakukan DPRD Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Pada Rabu (2/7/2025), rombongan Komisi III DPRD Banggai yang membidangi sektor ekonomi melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
Kunjungan ini diterima oleh anggota Komisi I DPRD Balikpapan, H Andi Arif Agung, bersama dua anggota lainnya, Hj Muliati dan Muhammad Najib, di ruang rapat Komisi I.
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membahas isu-isu strategis terkait pajak dan retribusi daerah. Salah satu perhatian utama delegasi Banggai adalah pengelolaan pajak terhutang, terutama terkait pengambilan air tanah oleh sejumlah perusahaan besar, termasuk di sektor migas.
“Karena mereka daerah penghasil, tentu kondisi di sana berbeda dengan Balikpapan sebagai daerah pengolah. Ini juga berdampak pada perbedaan nomenklatur dalam peraturan,” kata Andi Arif Agung, politisi Partai Golkar yang akrab disapa A3.
Balikpapan sendiri, menurut A3, telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang pajak dan retribusi. Ia menjelaskan bahwa prinsip dasar pemungutan pajak dan retribusi merupakan bagian dari kewenangan fiskal daerah atau local taxing power.
Ia juga menyinggung peran penting Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang memberikan ruang lebih luas bagi daerah untuk menggali potensi pendapatan baru.
“Diskusinya cukup intens. Kita sama-sama menyadari bahwa regulasi yang kuat akan berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujarnya.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antardaerah, sekaligus memperkaya wawasan legislatif dalam menyusun kebijakan yang kontekstual dengan karakteristik masing-masing wilayah. (to)