PROKALTIM,BALIKPAPAN – Hari ketiga pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di Kota Balikpapan masih diwarnai sejumlah kendala. Antrean panjang dan dugaan praktik tidak sehat dalam proses pendaftaran menuai keluhan dari masyarakat.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud menegaskan komitmennya agar seluruh proses SPMB berjalan transparan dan bebas dari praktik titipan maupun pungutan liar (pungli).
“Kalau ada anak pejabat dititip, itu tidak boleh. Kalau ada yang bayar-membayar, saya sudah pesan, laporkan. Jangan sampai ada transaksi seperti itu. Semua warga harus difasilitasi untuk mendapat pendidikan yang layak,” ujar Rahmad, pada Jumat (4/7/2025).
Ia juga mengingatkan bahwa semua anak di Balikpapan berhak mendapat akses pendidikan. “Saya berpesan, semua warga kita harus difasilitasi untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Jangan sampai ada anak yang tidak sekolah,” tambahnya.
Rahmad juga menyinggung dugaan adanya “jatah kursi” yang biasa dijual-belikan di tingkat sekolah. Ia menekankan agar praktik semacam itu dihentikan. “Biasanya jatah guru itu dijual. Jangan sampai mindset seperti itu ada lagi,” tegasnya.
Terkait daya tampung, Rahmad mengklaim sudah membangun empat SMP selama masa jabatannya. “Untuk SMP, saya pikir tidak ada masalah. Tapi untuk SMA, kita memang masih kekurangan. Kita berharap tahun depan bisa dibangun sekolah baru lagi,” ujarnya.
Sebagai solusi sementara, Pemkot Balikpapan menggandeng 13 sekolah swasta yang telah diakomodasi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan untuk menampung peserta didik baru.
Terkait kekurangan tenaga pengajar di sekolah swasta, Rahmad menyebut pihaknya akan mempertimbangkan skema penempatan guru ASN di sekolah swasta. “Nanti kita akan bicarakan. Bisa saja pegawai negeri (guru) kita bantu untuk mengajar di swasta,” pungkasnya. (to)