PROKALTIM,BALIKPAPAN – Bantuan keuangan (bankeu) dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus digelontorkan ke berbagai kabupaten/kota untuk mendukung pembangunan, termasuk di Kota Balikpapan. Namun, seberapa besar dampaknya benar-benar dirasakan warga?
Pertanyaan itulah yang coba dijawab oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim saat melakukan kunjungan kerja ke Balikpapan, Rabu (6/8). Kunjungan ini bertujuan mengevaluasi realisasi bankeu tahun 2024, memantau persiapan 2025, dan menyerap kebutuhan daerah untuk anggaran 2026.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menekankan pentingnya memastikan bahwa bantuan keuangan benar-benar menjangkau seluruh wilayah.
“Kami ingin tahu sejauh mana manfaat bantuan ini dirasakan masyarakat. Masih ada wilayah di Balikpapan Timur dan Utara yang belum tersentuh penerangan jalan umum. Jangan sampai ada kelurahan yang tertinggal,” ujarnya.
Balikpapan tahun ini mendapat alokasi bankeu sebesar Rp188 miliar dari total Rp1,8 triliun yang dikucurkan untuk 10 kabupaten/kota di Kaltim. Namun, DPRD menilai anggaran sebesar itu harus betul-betul tepat sasaran.
Sabaruddin menggunakan analogi sederhana:
“Kalau anak minta uang jajan, pasti kita tanya dulu: untuk apa? Begitu juga dengan bantuan ini, harus jelas dan berdampak. Prioritas bisa ke buku, Al-Qur’an, atau sarana pendidikan dan kesehatan.”
Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan bantuan.
“Anggaran sudah terurai, tinggal pelaksanaan dan pengawasannya. Tapi ini tidak bisa hanya mengandalkan provinsi. DPRD kota, media, dan masyarakat harus ikut mengontrol,” tegasnya.
Meski begitu, Sabaruddin menyayangkan tidak adanya alokasi bankeu dalam anggaran perubahan tahun ini. Menurutnya, hal tersebut bertentangan dengan semangat pembangunan daerah yang berkelanjutan.
“Kami sedang perjuangkan agar bankeu tetap ada di APBD Perubahan. Tidak ada aturan yang melarang. Ini bukan pertama kali terjadi, dan kami anggap ini keliru,” kata Sabaruddin.
Sebagai informasi, total bankeu 2024 dari Pemprov Kaltim mencapai Rp1,8 triliun, terdiri dari Rp1,68 triliun bantuan non-spesifik dan Rp117,5 miliar spesifik. Sementara untuk 2025, anggaran meningkat menjadi Rp2,05 triliun, dengan Rp1,98 triliun non-spesifik dan Rp71,9 miliar spesifik. (to)