PROKALTIM,BALIKPAPAN – Isu keadilan lingkungan rupanya mulai jadi perhatian serius warga. Buktinya, warga Kecamatan Balikpapan Timur antusias menghadiri forum Penguatan Demokrasi Daerah ke-8 yang digelar anggota DPRD Kaltim, H. Sabaruddin Panrecalle, SS., M.A.P, pada Sabtu (23/8/2025) di Jalan Mulawarman RT 15 Kelurahan Manggar Baru.
Kegiatan bertema “Kebijakan Lingkungan yang Berorientasi Kesinambungan dan Keadilan” itu tak hanya menghadirkan Sabaruddin, tapi juga sejumlah tokoh lain. Di antaranya Anggota DPRD Balikpapan Muhammad Raja Siraj dan Plt Kasubbid Politik Dalam Negeri Kesbangpol Balikpapan, Muhammad Bayu Septian. Para ketua RT se-Balikpapan Timur pun kompak hadir dan aktif berdiskusi.
Bukan Sekadar Wacana
Dalam forum tersebut, Sabaruddin—yang juga Ketua Komisi II DPRD Kaltim—menegaskan pentingnya menghadirkan keadilan lingkungan dalam pembangunan. Menurutnya, pembangunan tak boleh sekadar mengejar ekonomi, tapi juga harus memperhatikan daya dukung lingkungan dan dampaknya bagi masyarakat.
Ia menyebut sejumlah regulasi yang menjadi rujukan, seperti UU Cipta Kerja, UU Penataan Ruang, UU Pemerintahan Daerah, serta berbagai PP dan perpres terkait tata ruang dan lingkungan hidup.
“Inti dari pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan hak generasi mendatang,” tegasnya sambil mengutip laporan legendaris WCED Our Common Future (1987).
Jaga Alam untuk Anak Cucu
Sabaruddin juga memaparkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Mulai dari efisiensi pemanfaatan sumber daya, menjaga ekosistem, hingga memastikan keadilan distribusi manfaat antar kelompok dan generasi.
“Pembangunan tidak bisa sektoral atau jangka pendek saja. Harus dilihat juga dampaknya lintas wilayah dan lintas generasi,” tambahnya.
Bukan Sekadar Teknis, Tapi Soal Keadaban
Sementara itu, dari pihak Kesbangpol, Muhammad Bayu Septian menambahkan, pembangunan berkelanjutan tidak bisa dilepaskan dari prinsip kehati-hatian. Terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan hayati. Ia menyebut pandangan Howart (1997) yang menekankan pentingnya memikirkan beban yang akan diwariskan ke generasi berikutnya.
“Setiap generasi punya tanggung jawab. Jangan sampai generasi mendatang hanya mewarisi kerusakan,” ujarnya.
Bayu juga menyebut enam isu yang perlu diperhatikan dalam merancang kebijakan lingkungan, seperti kapasitas lingkungan, risiko dampak, keanekaragaman hayati, hingga perubahan iklim.
Menurutnya, keadilan lingkungan tidak bisa dilihat sebagai isu teknis semata. “Ini sudah masuk ranah politik ekologi. Artinya, menyangkut distribusi sumber daya, keadilan antar masyarakat, dan tanggung jawab lintas generasi. Ini bagian dari keadaban sosial kita,” tegasnya.
Warga Terlibat, Harapan Menguat
Diskusi di forum ini berlangsung hidup. Warga aktif menyampaikan pertanyaan, uneg-uneg, sekaligus harapan soal arah kebijakan lingkungan yang lebih pro rakyat dan pro kelestarian.
Forum ini jadi bukti bahwa ketika masyarakat dilibatkan, kesadaran kolektif soal pentingnya menjaga bumi bisa tumbuh. Dan dari kesadaran itulah, perubahan bisa dimulai—bukan cuma wacana, tapi aksi nyata. (to)