PROKALTIM,BALIKPAPAN – Aksi unjuk rasa mahasiswa yang digelar di depan Gedung DPRD Balikpapan, pada Senin (1/9/2025), akhirnya mendapat respons langsung dari Ketua DPRD Kota Balikpapan, Alwi Al Qadri. Ditemani sejumlah pejabat penting daerah, Alwi menyatakan kesiapan lembaganya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan.
Turut hadir dalam pertemuan itu antara lain Kasdam VI/Mulawarman Brigjen TNI Ari Aryanto, Wakapolda Kaltim Brigjen Pol M. Sabilul Alif, dan Kapolresta Balikpapan Kombes Pol Anton Firmanto, yang bersama-sama memantau jalannya aksi damai.
Dalam orasinya, massa menyuarakan berbagai tuntutan menyangkut isu nasional maupun lokal. Di tingkat nasional, mereka menolak rencana kenaikan gaji DPR RI, mendesak reformasi institusi Polri, pembenahan pajak bumi dan bangunan (PBB), serta percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset. Tuntutan lain termasuk penegasan posisi TNI kembali ke barak serta pengakuan atas tanah adat.
Sementara isu daerah yang mencuat antara lain penanganan banjir, kesulitan masyarakat memperoleh gas LPG 3 kg, minimnya akses air bersih, peredaran beras oplosan, serta distribusi beasiswa yang dinilai tidak merata. Mereka juga menyoroti regulasi pemblokiran ATM serta pentingnya penguatan koperasi Merah Putih.
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Alwi menyampaikan apresiasinya terhadap jalannya aksi yang berlangsung tertib dan damai. Ia menegaskan, DPRD tidak hanya mendengar, tetapi akan menindaklanjuti secara konkret setiap poin aspirasi yang disampaikan.
“Kami hadir lengkap untuk mendengarkan langsung aspirasi mahasiswa dan masyarakat. Terima kasih karena aksi ini dilakukan secara damai,” ujar Alwi kepada peserta aksi.
Ia mengusulkan agar perwakilan massa menyusun daftar tuntutan dalam bentuk berita acara, sehingga dapat ditindaklanjuti secara resmi oleh DPRD bersama pemerintah kota dan dinas terkait.
“Dokumen tuntutan ini akan kami tandatangani bersama unsur pimpinan DPRD, dan kami segera bahas dalam koordinasi lintas lembaga,” tambahnya.
Beberapa isu yang menjadi perhatian khusus, seperti banjir dan ketersediaan air bersih, akan segera ditindaklanjuti melalui pertemuan dengan instansi teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan PDAM.
“Kami butuh waktu satu sampai dua hari untuk mengagendakan pertemuan dengan pihak terkait. DPRD tidak bisa memutuskan sepihak,” jelas Alwi.
Ia berharap, aksi mahasiswa ini tidak berhenti pada penyampaian orasi saja, tetapi bisa menjadi langkah awal untuk mendorong perubahan yang nyata.
“Silakan datang dan berdialog. Pintu DPRD terbuka. Kami ingin aspirasi ini berujung pada solusi konkret, bukan hanya menjadi wacana,” tutupnya. (to)