PROKALTIM – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan amanat Presiden Prabowo Subianto untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas.
Komitmen ini diwujudkan melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama antara Kementerian PU, Badan Gizi Nasional (BGN), dan Kementerian Dalam Negeri, Kamis (18/09) di Gedung BGN, Jakarta.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan Program MBG tidak hanya berfungsi sebagai program sosial, tetapi juga menjadi bagian penting dari strategi pembangunan nasional.
Menurutnya program ini juga sejalan dengan sasaran PU608 untuk menurunkan angka kemiskinan, menekan Incremental Capital Output Ratio (ICOR), dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Program MBG adalah amanat Presiden Prabowo untuk mencetak generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Program ini juga mendorong ekonomi lokal dengan melibatkan petani, nelayan, dan UMKM. Dengan demikian, MBG bukan hanya program sosial, tetapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional,” ujar Menteri Dody.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian PU bersama BGN telah menyiapkan Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Prototipe SPPG telah ditetapkan melalui Kepmen PU Nomor 628 Tahun 2025 sebagai pedoman nasional. Saat ini, tiga unit percontohan telah dibangun di Jambi, Banjar, dan Kebumen, masing-masing dengan tipe konstruksi berbeda sebagai model pengembangan lebih lanjut.
Berdasarkan hasil survei bersama BGN dan Kemendagri pada 13 Agustus–2 September 2025, tercatat 1.314 lokasi potensial. Dari jumlah tersebut, 801 lokasi memenuhi syarat dan setelah proses verifikasi, 483 lokasi ditetapkan siap bangun.
“Dari total 483 lokasi tersebut, Kementerian PU akan menangani 264 titik lokasi di berbagai provinsi, termasuk 11 lokasi strategis di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN),” kata Menteri Dody.
Dalam kesepakatan bersama, lokasi pembangunan Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ditetapkan melalui koordinasi antara BGN dan Kementerian PU, dengan mempertimbangkan kebutuhan gizi masyarakat, aksesibilitas, wilayah perbatasan, serta prioritas pembangunan nasional.
“Fokus percepatan pembangunan diarahkan pada wilayah 3T (Terdepan, Terpencil, dan Tertinggal) serta kawasan PLBN, mengingat kebutuhan layanan gizi yang sangat mendesak dan pentingnya kehadiran negara di lokasi tersebut,” tukasnya. (rul)