PROKALTIM,BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan memastikan bahwa tidak ada kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayahnya. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Balikpapan dalam menanggapi aspirasi yang disuarakan oleh mahasiswa dalam aksi damai yang berlangsung tertib.
Dalam keterangannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas sikap kritis mahasiswa yang menurutnya merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat.
“Aspirasi yang disampaikan mahasiswa menjadi masukan penting bagi kami. Terlebih, aksi mereka berlangsung tertib dan dalam semangat yang konstruktif,” ujarnya, pada Senin (1/9/2025).
Ia menegaskan bahwa terkait isu lokal seperti PBB, pemerintah kota tidak memberlakukan kenaikan tarif. Sementara itu, persoalan banjir yang juga menjadi sorotan, menurutnya terus diupayakan solusinya melalui pembangunan infrastruktur penanganan air, termasuk polder dan bozem baru di belakang Pasar Segar yang mencakup area hampir 10 hektare.
Menanggapi isu kelangkaan gas LPG 3 kilogram, Wali Kota menyebut hal tersebut berada di luar kewenangan pemerintah kota karena menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Pertamina. Namun, ia menyatakan pihaknya tetap aktif menjalin koordinasi agar distribusi berjalan lebih baik. Ia juga mengingatkan bahwa gas bersubsidi tersebut diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.
“Kalau merasa mampu, sebaiknya tidak menggunakan gas bersubsidi. Itu hak masyarakat miskin. Mengambil hak itu jelas bukan hanya melanggar aturan, tapi juga berdosa secara agama,” tegasnya.
Mengenai pembangunan jalan dan infrastruktur lain yang disebut belum merata, Wali Kota menyampaikan bahwa pembangunan kota adalah proses berkelanjutan. Ia mengajak masyarakat untuk melihat progres yang telah dicapai selama beberapa tahun terakhir.
“Perkembangan kota tidak akan pernah selesai sepenuhnya karena kebutuhan masyarakat juga terus bertambah. Namun dibanding lima tahun lalu, progres kita signifikan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyinggung soal peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Balikpapan. Sejak tahun 2016, PAD terus mengalami kenaikan signifikan, dari semula Rp500 miliar menjadi Rp1,3 triliun pada tahun ini.
“Ini menunjukkan bahwa kita tidak lagi terlalu bergantung pada dana transfer dari pusat. Kenaikan PAD ini hasil kerja keras semua pihak di lingkungan Pemkot,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa PAD tersebut dialokasikan untuk berbagai program layanan publik, termasuk BPJS gratis dan pembiayaan pendidikan gratis baik untuk sekolah negeri maupun swasta. Saat ini, pemerintah telah bekerja sama dengan 13 sekolah swasta untuk memastikan akses pendidikan yang setara.
“Ini bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya. (to)