PROKALTIM,BALIKPAPAN — DPRD Kota Balikpapan mendorong pemerintah daerah mencari alternatif pembiayaan pembangunan Rumah Sakit (RS) Balikpapan Timur melalui kemitraan dengan pihak ketiga. Usulan ini disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan, Gasali, sebagai langkah agar proyek strategis tersebut tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Gasali menjelaskan, rencana pembangunan RS Balikpapan Timur hingga kini belum terealisasi, salah satunya karena keterbatasan fiskal daerah. Kondisi ini diperburuk dengan adanya kebijakan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat yang berdampak pada ruang anggaran pemerintah kota.
“Pembangunan rumah sakit di Balikpapan Timur perlu segera diwujudkan. Karena itu, kami mengusulkan kerja sama dengan pihak ketiga agar proyek ini tidak tergantung sepenuhnya pada APBD,” ujar Gasali, pada Sabtu (25/10/2025).
Menurut Gasali, pelibatan swasta melalui skema kemitraan dapat mempercepat realisasi proyek tanpa membebani keuangan daerah. Namun, ia menekankan perlunya kajian mendalam agar kerja sama dilakukan secara transparan dan sesuai regulasi.
“Skema ini bisa mempercepat pembangunan sekaligus menekan biaya operasional pemerintah daerah. Pengelolaan fasilitas juga bisa lebih profesional bila melibatkan investor swasta,” tambahnya.
Komisi IV DPRD Balikpapan, kata Gasali, akan mengawal setiap tahap perencanaan hingga pelaksanaan proyek agar tidak kembali tertunda. Ia menilai pembangunan RS Balikpapan Timur termasuk program strategis yang penting bagi pemerataan layanan kesehatan di kota tersebut.
“Kami akan terus memantau agar proyek ini tidak berhenti di wacana. Masyarakat Balikpapan Timur sudah lama menunggu fasilitas kesehatan yang memadai,” ujarnya.
Kebutuhan fasilitas kesehatan di wilayah Balikpapan Timur dinilai semakin mendesak. Selama ini, warga di kawasan itu harus menempuh perjalanan cukup jauh ke pusat kota untuk memperoleh layanan medis, terutama dalam kondisi darurat.
Gasali menambahkan, DPRD juga akan mendorong pemerintah daerah membuka peluang investasi di sektor kesehatan melalui model kemitraan publik-swasta. Menurut dia, pola tersebut telah terbukti efektif di sejumlah daerah dalam mempercepat penyediaan infrastruktur publik tanpa menambah beban APBD. (to)