PROKALTIM,BALIKPAPAN — DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Kamis (12/11/2025). Kunjungan tersebut bertujuan menggali masukan terkait strategi efisiensi pengelolaan dana transfer ke daerah menyusul kebijakan pemerintah pusat yang memangkas alokasi transfer tersebut.
Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, H. Akhmad Fahmi, mengatakan langkah ini dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan arahan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tengah menata ulang skema Transfer ke Daerah (TKD). Kebijakan itu diambil untuk memperkuat tata kelola dan efisiensi keuangan di tingkat daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa efisiensi dana transfer tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan. Harapannya, pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga seiring dengan perbaikan ekonomi nasional,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut di Gedung DPRD Kota Balikpapan.
Fahmi menjelaskan, pemangkasan TKD berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah. APBD Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2025, yang semula mencapai Rp2,1 triliun, turun menjadi sekitar Rp1,9 triliun setelah penyesuaian dari pemerintah pusat. Dengan demikian, terdapat pengurangan sekitar Rp153 miliar.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten HSS pada tahun yang sama diproyeksikan mencapai sekitar Rp250 miliar, dengan sumber utama berasal dari pajak daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta pajak galian tambang. Menurut Fahmi, potensi PAD tahun depan diperkirakan relatif stabil di kisaran Rp250–300 miliar.
“Kondisi ini membuat daerah harus lebih cermat dalam menggunakan anggaran. Kami sedang meninjau ulang Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) agar program pembangunan tetap berjalan meski ada efisiensi,” ujarnya.
Menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait kemungkinan kenaikan pajak daerah akibat berkurangnya transfer, Fahmi menegaskan bahwa pihaknya tidak berencana menaikkan pajak secara signifikan.
“Kami memahami kondisi ekonomi masyarakat. Kalau pun ada penyesuaian, besarannya tidak akan membebani warga,” katanya.
Pemerintah pusat, lanjut Fahmi, memang memberi opsi bagi daerah yang kekurangan anggaran akibat pemotongan TKD untuk melakukan pinjaman ke lembaga perbankan. Namun, Pemkab Hulu Sungai Selatan memilih fokus pada peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran yang ada ketimbang menambah beban utang baru.
“Kalau pun ingin berutang, harus dipastikan kemampuan PAD mencukupi untuk membayar kewajiban tersebut. Selama ini, Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum pernah mengambil pinjaman, dan kami berharap tetap bisa mandiri tanpa menambah utang,” ucapnya.
Fahmi menilai, kemandirian fiskal daerah akan sulit tercapai tanpa perbaikan ekonomi nasional. Ia berharap kebijakan efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat tidak menghambat pembangunan di daerah.
“Daerah sangat bergantung pada transfer dari pusat. Kami berharap ekonomi nasional terus membaik agar kapasitas fiskal daerah juga ikut menguat,” tuturnya. (to)