PROKALTIM – Kementerian Koperasi memastikan koperasi di berbagai daerah akan dilibatkan secara aktif dalam pemulihan ekonomi dan sosial pascabencana di wilayah Sumatra. Langkah ini dilakukan melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatra sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi pemulihan di daerah terdampak.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam Rapat Koordinasi Percepatan Intervensi Transisi Pemulihan Pascabencana Sumatra yang digelar di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Jumat (02/01/2026). Dalam forum tersebut, pemerintah menegaskan peran koperasi tidak hanya sebagai penerima dampak, tetapi juga sebagai motor pemulihan ekonomi masyarakat.
Ferry menyampaikan, sejumlah koperasi terdampak bencana tercatat berada di tiga provinsi utama, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Khusus di Sumatra Utara, bencana banjir dan tanah longsor menyebabkan kerugian koperasi dengan nilai mencapai Rp37,72 miliar.
Selain itu, terdapat sembilan koperasi mitra LPDB (Lembaga Pengelola Dana Bergulir) yang terdampak bencana dengan total kerugian Rp20,66 miliar, terdiri dari lima koperasi di Aceh dan empat koperasi di Sumatra Utara. Menyikapi kondisi tersebut, Kementerian Koperasi bersama LPDB menetapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan untuk meringankan beban koperasi terdampak.
Restrukturisasi pembiayaan dilakukan melalui pemberian grace period serta perpanjangan tenor hingga 60 bulan. Pemerintah juga memastikan pemantauan dilakukan secara berkelanjutan guna menjaga keberlangsungan kegiatan usaha koperasi yang terdampak bencana.
Di sisi lain, Kementerian Koperasi melalui Gerakan Koperasi Peduli Bencana Sumatra juga telah menyalurkan bantuan kemanusiaan. Bantuan tersebut meliputi kebutuhan dasar seperti perlengkapan kebersihan, toilet portabel, sarana penyulingan air, mainan anak, paket makanan bayi, mushaf Al-Qur’an, hingga kain kafan.
Total donasi yang berhasil dihimpun melalui gerakan tersebut mencapai Rp1,86 miliar dan masih akan terus ditingkatkan. Pemerintah juga berencana mendirikan posko-posko bantuan di Aceh Tamiang, Tapanuli Tengah, dan Agam sebagai pusat distribusi bantuan sekaligus sarana konsolidasi pemulihan usaha koperasi.
Posko tersebut diharapkan dapat membantu mengaktifkan kembali kegiatan produksi dan usaha koperasi terdampak, termasuk menyediakan layanan suplai kebutuhan barang bagi masyarakat di Hunian Tetap Sementara, sehingga pemulihan ekonomi lokal dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.
Pewarta: Khairul
Editor: Reza