PROKALTIM.COM – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan langkah efisiensi anggaran negara dengan memangkas belanja pusat hingga Rp308 triliun sebagai upaya menghapus pemborosan dan potensi korupsi dalam pengelolaan APBN.
Kebijakan ini muncul setelah pemerintah menemukan banyak pos pengeluaran yang dinilai tidak efisien dan tidak berdampak langsung terhadap masyarakat.
Dalam pernyataannya, Presiden menyebut tingkat ketidakefisienan Indonesia dapat mencapai 30 persen dibanding negara tetangga sehingga diperlukan tindakan cepat untuk menjaga kualitas belanja negara.
Sejumlah pengeluaran yang disorot antara lain kegiatan seremonial, pembelian ATK, rapat dan seminar di luar kantor, serta pengadaan barang berulang setiap tahun.
Selain itu, berbagai kajian yang tidak menyentuh persoalan utama seperti lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan juga menjadi perhatian utama dalam kebijakan ini.
Prabowo menekankan bahwa anggaran negara harus difokuskan pada program yang benar-benar memberikan dampak nyata bagi rakyat.
Terutama dalam memperkuat ekonomi nasional di tengah tekanan global yang dipicu konflik internasional.
Dengan total APBN mencapai Rp3.700 triliun, pemerintah melihat potensi pemborosan hingga puluhan miliar dolar AS jika tidak dilakukan efisiensi secara menyeluruh.
Oleh karena itu, langkah pemangkasan ini menjadi bagian dari strategi menjaga stabilitas fiskal sekaligus meningkatkan efektivitas belanja negara.
Tidak hanya itu, pemerintah juga membuka opsi perubahan pola kerja seperti penerapan Work From Home (WFH) bagi sebagian besar pegawai serta kemungkinan pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam seminggu.
Kebijakan ini dinilai dapat menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan produktivitas.
Langkah efisiensi ini diharapkan menjadi awal dari reformasi besar dalam tata kelola keuangan negara agar lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.