PROKALTIM,BALIKPAPAN – DPRD Balikpapan menggelar rapat paripurna ke-18 masa sidang III tahun sidang 2024/2025 dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2024. Rapat berlangsung di Hotel Grand Senyiur, pada Kamis (10/7/2025).
Wakil Wali Kota Balikpapan Bagus Susetyo hadir mewakili Wali Kota Rahmad Mas’ud untuk menyampaikan tanggapan atas berbagai masukan dan kritik dari fraksi DPRD. Sidang dipimpin Wakil Ketua DPRD Yono Suherman, didampingi Wakil Ketua Muhammad Taqwa, serta dihadiri jajaran Forkopimda, OPD, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Fraksi-fraksi mengapresiasi pelaksanaan APBD, namun tetap memberikan catatan penting seperti sinergi antarpemangku kebijakan, optimalisasi PAD, dan efektivitas alokasi anggaran,” kata Yono dalam pengantarnya.
Menanggapi hal itu, Bagus memaparkan satu per satu respons pemerintah kota. Menurutnya, belanja daerah merupakan instrumen strategis yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan terus memperkuat koordinasi lintas instansi agar pelaksanaan kegiatan tidak hanya tepat waktu, tetapi juga tepat sasaran dan memberi dampak nyata,” ujarnya.
Soal pelaksanaan Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025, Bagus menegaskan semua telah sesuai regulasi nasional. “Kami juga membuka posko pengaduan di Ombudsman dan bekerja sama dengan 13 sekolah swasta untuk pendidikan gratis,” tambahnya.
Belanja yang baru terealisasi 86,72 persen menjadi sorotan. Bagus mengakui perlunya evaluasi terhadap proses birokrasi, keterlambatan pelaksanaan, hingga koordinasi antardaerah. Sementara SiLPA yang mencapai Rp614,74 miliar, menurutnya bukan seluruhnya berasal dari kegiatan yang tidak terlaksana.
“Sebagian besar karena efisiensi, penundaan tunjangan, serta dana khusus seperti DAK dan BOS yang belum terserap,” jelasnya.
Terkait layanan air bersih, ia mengungkapkan bahwa dampak El Nino menyebabkan produksi turun hingga 60 persen. Pemkot kini fokus pada perbaikan jaringan, penanggulangan kebocoran, dan efisiensi distribusi air. Evaluasi BPKP terhadap Perumda Tirta Manuntung menunjukkan perbaikan, meski layanan belum merata di semua wilayah.
Isu banjir juga turut dibahas. Khususnya proyek pengendalian banjir di DAS Ampal yang masih terhambat pembebasan lahan. “Kami dukung pembangunan bendali dan saluran, namun pembebasan lahan masih menjadi kendala utama,” jelas Bagus.
Masukan dari Fraksi Gerindra terkait sektor pariwisata, UMKM, dan bansos juga ditanggapi. Pemkot berkomitmen memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan merevitalisasi destinasi wisata. Program bansos belum optimal karena penyesuaian pasca-inflasi dan kegagalan lelang bahan bangunan RTLH.
Sementara kepada PDIP, Bagus menyampaikan bahwa 79,41 persen temuan BPK telah ditindaklanjuti. Pemkot juga menggarisbawahi pentingnya peningkatan sarana pendidikan dan pemenuhan kebutuhan guru lewat skema kontrak.
Tanggapan kepada Fraksi PKB, Hanura, dan Demokrat menyoroti strategi efisiensi anggaran serta pemanfaatan aset daerah. “Permendagri 7 Tahun 2024 memberi ruang lebih besar bagi UMKM untuk mengakses aset milik Pemkot,” tegasnya.
Sedangkan kepada Fraksi PKS dan PPP, Pemkot mengakui tidak tercapainya target PAD dipicu oleh Dana Bagi Hasil provinsi yang belum cair. Serapan belanja di Dinas Pendidikan dan Kesehatan juga terdampak pengalihan proyek ke tahun 2025.
“Sisa belanja modal Rp207 miliar lebih disebabkan pengadaan ulang, kontrak akhir tahun, efisiensi kontrak, hingga perubahan regulasi,” beber Bagus.
Seluruh tanggapan ini akan menjadi bahan evaluasi DPRD dalam pembahasan lanjutan sebelum penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2024. (to)
