BALIKPAPAN-Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan menyatakan dukungan atas deklarasi BPK Provinsi Kaltim menuju wilayah bebas korupsi.
Dukungan bukan hanya dari Balikpapan namun juga dari seluruh kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur dalam bentuk piagam dukungan kepada BPKP Kaltim untuk bertugas mengawasi penggunaan keuangan di daerah yang bebas dari korupsi.
Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Thohari Aziz mengatakan kegiatan ini merupakan program dari pemerintah pusat sebagai bentuk revolusi mental. Dimana seluruh aparatur negara di daerah harus turut mewujudkan wilayah bebas korupsi berbasis kinerja mulai dari tingkat kepala daerah hingga petugas pelayanan publik.
“Ini untuk mendorong kembali seluruh aparatur pemerintah dalam menjalankan reformasi birokrasi. Kan salah satu reformasi birokrasi yakni harus punya integritas yang kuat dari pejabat hingga staf yang bertugas,” ujarnya kepada wartawan di DPRD Balikpapan, Selasa (25/8).
Menurut Thohari penerapan pembangunan Zona Integritas merupakan salah satu format yang tepat untuk dapat mengembalikan dan meningkatkan wibawa lembaga dan instansi pemerintah. Untuk itu, pencanangan menuju wilayah bebas korupsi ini harus diiringi dengan parameter keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sungguh-sungguh dan konsisten.
“Ini mendorong kembali mengingatkan bahwa korupsi itu sangat berbahaya. Sehingga semua harus punya integritas punya mental dan mampu menghadirkan sosok-sosok aparatur pemerintah yang andal dan profesional untuk mencegah praktek KKN,” usai lakukan zoom meeting di ruang rapat gabungan DPRD Kota Balikpapan.
“Deklarasi semacam ini tidak hanya sebatas bentuk dukungan secara formal. Namun juga bisa dipraktekkan di lapangan dalam upaya memberantas praktek KKN yang merusak negara.
Terutama upaya pencegahan dan penyadaran mulai dari personel pejabat dan staf yang terlibat dalam penyelenggaraan dan penggunaan keuangan negara di daerah”, pungkasnya.
“Khusus untuk inspektorat harus rutin dan ketat turun ke lapangan memeriksa penggunaan anggaran negara di berbagai instansi. Upaya pencegahan saya pikir lebih bagus. Jadi perlu koordinasi dan supervisi yang berkelanjutan,” tutupnya.
