BALIKPAPAN, PROKALTIM – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga produksi sawit Indonesia agar tetap menjadi nomor satu dunia. Salah satunya dengan membentuk program Peremajaan Sawit Rakyar (PSR).
Mendukung program pemerintah guna mempercepat realisasi peremajaan sawit rakyat (PSR), Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) membentuk Satgas Percepatan PSR.
Satgas tersebut bertugas membantu dan mendukung persiapan, pelaksanaan, hingga pemantauan PSR pada perkebunan sawit rakyat yang menjadi mitra (plasma) perusahaan-perusahaan sawit anggota GAPKI.
Pembentukan Satgas Percepatan PSR oleh GAPKI tersebut menyusul penandatanganan nota kesepahaman (MoU) PSR pada tahun 2021 oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, dan BPDP-KS.
Penandatanganan MoU itu dilaksanakan sebagai upaya pemerintah untuk mempercepat program PSR dalam mengembangkan potensi petani kelapa sawit Indonesia. Kegiatan ini melibatkan 18 koperasi juga kelompok tani dan 7 perusahaan anggota GAPKI. Nota kesepahaman ini menghimpun setidaknya 18,214 hektare perkebunan kelapa sawit yang akan diremajakan atau 10 persen dari target tahunan.
“Industri kelapa sawit Indonesia tidak hanya memiliki peran penting untuk perekonomian Indonesia, namun minyak sawit Indonesia juga menjadi penyokong dalam ketahanan pangan dunia. Setidaknya 33 persen minyak nabati dunia berasal dari Indonesia,” kata Deputi II Kemenko Perekonomian, Musdhalifah Machmud.
Subsektor perkebunan kelapa sawit memberikan kontribusi positif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, namun masih memiliki banyak tantangan dalam pengembangannya. Salah satunya adalah produktivitas yang masih sebesar 3,6 ton CPO per hektare per tahun. Padahal, potensi produktivitas mampu mencapai 6-8 ton CPO per hektare per tahun.
“Rendahnya produktivitas perkebunan kelapa sawit Indonesia dikarenakan oleh banyak faktor. Di antaranya minimnya penggunaan bibit unggul, kurangnya pengetahuan mengenai Good Agricultural Practices (GAP), lemahnya kelembagaan, serta keterbatasan akses modal,” jelas Musdhalifah.
Berdasarkan Kepmentan Nomor 833 Tahun 2019, luas lahan tutupan kelapa sawit nasional mencapai 16,38 juta hektare. Luas tutupan kelapa sawit didominasi oleh perkebunan rakyat sebesar 41 persen. Oleh karenanya, Musdhalifah meyakini peran perkebunan rakyat dalam industri sawit nasional tidak bisa lagi dipandang sebelah mata.
“Perkebunan rakyat harus diperkuat, salah satunya melalui program Peremajaan Sawit Rakyat atau replanting sebagai upaya peningkatan produktivitas, penguatan sumber daya manusia, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Keberhasilan PSR membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak,” tegasnya.
Ketua Umum GAPKI, Joko Supriyono mendukung kolaborasi untuk akselerasi PSR tersebut. Menurutnya, sinergi berbagai pihak merupakan kunci utama untuk mewujudkan kesuksesan pencapaian target PSR yang telah ditentukan oleh Presiden yaitu 180.000 hektare per tahun.
“Kerja sama ini diyakini sebagai program strategis nasional. Tidak saja untuk meningkatkan produktivitas petani, namun juga meningkatkan kesejahteraan petani kelapa sawit Indonesia,” tuturnya.
Joko melanjutkan, pola kemitraan PSR mulai terjalin sejak tahun 2016. GAPKI sepenuhnya mendukung program pemerintah. Tidak hanya melalui kerja sama, namun juga terus berkontribusi dan mencari model pola kemitraan terbaik.
“Saat ini, GAPKI sedang mengembangkan pilot pola kemitraan di Sumatera Utara agar mencari pola paling efektif untuk membangun sinergi perusahaan dan petani melalui kerja sama kemitraan dalam memfasilitasi petani-petani untuk mewujudkan percepatan PSR,” tambahnya.
Selanjutnya, GAPKI dengan dukungan Kemenko bidang perekonomian juga membentuk Forum PSR yang akan memonitor, mengevaluasi,serta meng-improve proses di lapangan yang lebih efektif. Joko pun mengpresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam mewujudkan industri kelapa sawit yang keberlanjutan melalui program percepatan PSR ini. (dah)
