BALIKPAPA,PROKALTIM – Saat Puluhan orang tua geruduk kantor Dinas Pendidikan Kota Balikpapan karena mengeluhkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online Kota Balikpapan.
Berbagai keluhan orangtua diantaranya terkait sistem zonasi dan kuota penerimaan, banyak anaknya yang tidak terdaftar, padahal jarak rumah dengan lokasi sekolah dekat. Selanjutnya DPRD Kota Balikpapan memanggil Dinas Pendidikan Kota Balikpapan terkait polemik Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan zonasi di Balikpapan.
Untuk membuka komunikasi antara masyarakat dengan Dinas Pendidikan Kota Balikpapan tentang masalah PPDB yang sedang berjalan. Soal kebingungan orangtua, terkait radius lokasi tempat tinggal sebagai salah satu syarat diterimanya siswa di sekolah yang berdekatan dengan domisili rumahnya.
Melihat polemik ini, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono mengatakan, permasalahan terkait PPDB ini sudah terjadi hampir setiap tahun dan selalu ada mediasi oleh pihak DPRD dengan melibatkan masyarakat dan Dinas Pendidikan setempat.
“Dalam hal sistem PPDB Online dan zonasi yang telah diterapkan oleh kebijakan pusat. Jadi memang beberapa tahun terakhir kita belum ada membangun sekolah karena anggaran kita tersedot untuk penanganan Covid-19,” kata Budiono.
Politisi fraksi PDIP ini juga menyampaikan, akibatnya ada anak yang sampai kesulitan mencari sekolah, karena jumlah peserta didik yang mendaftar lebih besar daripada sekolah yang tersedia,” ucapnya di ruang rapat gabungan DPRD Balikpapan.
Budiono juga mengungkapkan, pihaknya sudah meminta kepastian anggaran penambahan ruang belajar hingga pembangunan sekolah. Dan dari beberapa kali berkomunikasi dengan pihak Disdik baik kota maupun Provinsi. Untuk itu pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat di tahun ini cukup berpengaruh pada ketersediaan anggaran baik di APBD Provinsi maupun Kota Balikpapan.
“Makanya pertemuan ini sepertinya sudah menjadi agenda tahunan saja, jadi sebagus apapun sistem zonasi di Balikpapan tetap tidak ideal. Karena memang jumlah sekolah kita yang belum memadai,” ungkapnya.
Sementara itu Budiono menyampaikan, cukup banyak menerima laporan warga terkait masalah PPDB online dan zonasi di sekolah negeri yang sudah diteruskannya ke DPRD Provinsi Kaltim. Mengingat jumlah pendaftar dengan ketersediaan kursi masih tidak sebanding, yang diinginkan penambahan ruang kelas baru untuk meningkatkan daya tampung sekolah negeri.
“Kemudian secepatnya diadakan rombel untuk situasi seperti ini, karena PPDB di Kota Balikpapan tidak kondusif. Ini sebagai contoh dan barometer bagi Disdik Kaltim terkait penerapan PPDB online. Dan solusinya ya pemerataan fasilitas pendidikan dan pembatalan zonasi yang tidak sesuai dengan kondisi,” terangnya. (to)
