BALIKPAPAN,PROKATIM – Ombudsman Republik Indonesia (RI) memberikan sejumlah saran dalam penyusunan rancangan Peraturan Direksi PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) tentang byarpet, Penyesuaian Perhitungan Pemakaian Tenaga Listrik (P3TL) dan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).
Hal ini disampaikan Anggota Ombudsman Hery Susanto dalam acara yang digelar PT. PLN, Kamis (24/6) di Novotel Balikpapan.
Anggota Ombudsman Hery Susanto mengatakan, kegiatan hari ini adalah partisipasi masyarakat yang disupport oleh PT. PLN sebagai BUMN dengan negara di sektor kelistrikan. Ombudsman di undang sebagai pengawas penyelenggaraan pelayanan publik dalam PLN yang diawasi Ombudsman dalam sektor kelistrikan pada sektor kelistrikan itu secara nasional ada di urutan ke empat.
“Kalau di wilayah Kaltim juga sama, kelistrikannya urutan ke empat yang ada di Kaltim, yaitu agraria, pertambangan, perizinan baru kelistrikan. Nasional itu PUPR, struktur kemudian pertambangan dan perizinan agar dia juga masuk baru kemarin listrik dari ke empat juga lainnya sebagai bagian dari empat besar. Merupakan laporan pengaduan masyarakat ini kami melihat bahwa ya bukan kami takut dengan laporan, kalau kebanyakan laporan juga ini kondisi tidak sehat artinya ada masalah di lapangan,” kata anggota Ombudsman RI, kepada Prokaltim.com.
Ditanya soal pembahasan dalam diskusi untuk siang tadi. “Soal pemadaman listrik, P2TL yang mungkin karena PT PLN akan melibatkan vendor pihak ketiga yang kadang kurang humanis dalam penanganan ke publik kasar, mungkin karena dikejar target ada juga hal yang harus diperhatikan PLN sebetulnya masyarakat kalau sektor swasta Pemda pemerintahan. Belakangan ini agar menjadi perhatian pemerintah dia tertibkan, ini juga sama hutang ke negara, ya hutang ke masyarakat juga yang harus dibayar sesuai agar PLN tidak rugi,” ucapnya.
Sementara itu, PT PLN (Persero) menyatakan siap untuk memenuhi kebutuhan listrik di pusat pemerintahan baru tersebut. GM PLN Kaltimra Saleh Siswanto mengatakan, bahwa PLN sangat siap untuk mendukung kebutuhan tenaga listrik dalam menunjang rencana pemindahan ibu kota negara (IKN) baru. Apalagi saat ini daya sudah disiapkan PLN untuk mendukung IKN yang baru di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Dan mencapai 600 MW dan akan ditingkatkan terus secara bertahap.
“Memang kita sudah sangat siap, untuk saat ini memang beban puncaknya 600 MW tapi nanti untuk menyongsong IKN kita siapkan hingga 1000 MW,” katanya ketika diwawancarai Prokaltim.com di Hotel Novotel Balikpapan.
Untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, PLN meluncurkan aplikasi PLN mobile bisa di-download dan ini memudahkan masyarakat untuk berinteraksi, juga dengan masalah pasang baru, tambah daya keluhan byarped ataupun masalah rekening tidak akan ada masalah semuanya ada disatu genggaman tangan kita yang terkoneksi ke jaringan listrik kita.
Saleh Siswanto juga menyampaikan, untuk ketersediaan jaringan listrik, wilayah Kalimantan ini sudah kita interkoneksi jaringan transmisi 150 KV dengan di tiga Provinsi yaitu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur ini sedang terkoneksi jaringannya.
Lanjutnya, namun untuk Kalimantan Utara ini memang masih terisolasi koneksinya tapi programnya tahun 2023 akan terkoneksi dan untuk Kaltim menyongsong IKN baru, PLN sangat siap. “PLN juga sudah punya grand design termasuk kriteria biasanya, seperti untuk melistriki IKN baru dengan lainnya dan sekarang PLN di sana tinggal kalau misal ada groundbreaking ada atau mungkin apa butuh listrik yang sudah siap pesanan listriknya dan surplus lagi enggak perlu khawatir tentang listrik dengan IKN baru,” ungkapnya. (to)
