BALIKPAPAN,PROKALTIM – Saat pidatonya di Ballroom Hotel Novotel, Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud berencana akan merealisasikan program pemberian subsidi pembayaran BPJS kesehatan kelas 3 kepada masyarakat Kota Balikpapan mulai tahun 2021 ini. Dan akan dimasukan sebagai salah satu agenda pembahasan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2021.
Juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan hingga saat ini masih menunggu rincian perhitungan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan soal rencana realisasi program pemberian subsidi pembayaran BPJS Kesehatan.
Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Subari mengatakan, kami masih menunggu bagaimana nanti perhitungan dari Pemerintah Kota. “Pada prinsipnya kami sebagai DPRD Kota Balikpapan mendukung kalau nanti anggarannya mencukupi dan kami akan coba melihat dan mengoreksi apakah anggarannya tersedia atau tidak,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Subari kepada awak media, belum lama ini.
Dia juga menyampaikan, pada prinsipnya DPRD Balikpapan mendukung rencana Pemkot Balikpapan yang akan menganggarkan untuk membiayai program pemberian subsidi pembayaran BPJS Kesehatan kelas 3 bagi masyarakat Kota Balikpapan yang tidak mampu pada tahun 2021 ini.
Karena ada kebijakan dari visi misi Wali Kota, untuk merealisasikan tentunya harus didukung dengan ketersedian anggaran yang dimiliki.
“Yang terpenting selama anggaran tersedia. Program dari visi misi yang dijanjikan oleh Rahmad Mas’ud ketika terpilih menjadi Wali Kota Balikpapan pada periode 2021–2024. Dan jangan sampai kita hanya untuk mengejar masyarakat tapi pembangunan yang lain terganggu dan terbengkalai, itu yang kita tidak inginkan, dan pada prinsipnya kita mendukung program Wali Kota Rahmad,” terangnya.
Program ini untuk masyarakat yang tidak mampu, untuk pemberian subsidi pembayaran BPJS Kesehatan kelas 3 ini akan diberikan khusus kepada pekerja non formal dan yang terdaftar dalam layanan kelas 3 di BPJS Kesehatan. Sehingga tidak diberikan kepada seluruh masyarakat Kota Balikpapan.
Sementara itu politisi dari PKS ini mengungkapkan, untuk program ini, ia meminta agar Pemkot Balikpapan dapat lebih selektif dalam menentukan masyarakat yang akan dimasukan dalam program ini, sehingga lebih tepat sasaran.
“Tapi Ini salah satu visinya, sudah disampaikan oleh Wali Kota terpilih bahwa dalam penyalurannya nanti tidak semuanya, apalagi masyarakat Kota Balikpapan ada yang memiliki kartu Indonesia Sehat (KIS), yang pastinya akan dilaksanakan secara selektif, dan dipastikan yang akan menerima adalah masyarakat yang berada pada layanan kelas 3,” terangnya. (to)
