BALIKPAPAN,PROKALTIM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Balikpapan yang juga Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (LHPBPK), menyampaikan laporan hasil kerja dan rekomendasi pengawasan tindak lanjut atas laporan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan tahun 2020.
Ketua Panitia Pansus LHPBPK Ardiansyah mengatakan, berdasarkan hasil pertemuan kami dengan inspektorat dan beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) permasalahan integrasi data.
“Artinya di Balikpapan selama ini SDM tenaga IT itu kurang. Itu harus dioptimalkan kembali,” kata Ardiansyah yang juga Komisi IV, belum lama ini.
Dia juga menyampaikan, sehingga kejadian-kejadian berulang itu tiap tahun itu ada, karena itu tadi masalah SDM-nya yang masih kurang. Dan koordinasi antara OPD itu juga harus ditingkatkan supaya kejadian-kejadian berulang tidak berulang lagi.
“Salah satunya PDAM terdapat beberapa dana hibah dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah provinsi itu belum selesai seperti laporan kita tadi, itu harus segera diselesaikan,” ucapnya.
Politisi fraksi PPP ini juga mengungkapkan, Inspektorat sebagai leading atau yang terdepan untuk melakukan audit dalam keuangan OPD, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, sehingga tidak terjadi temuan. Hanya saja, semua kembali pada OPD masing-masing.
“Karena antara inspektorat dengan OPD itu harus sinkron, bersinergi. Mau nggak mengikuti saran-saran Inspektorat, kalau diikuti temuan itu tidak terulang lagi. Kalau Inspektorat saja yang melakukan audit terus menerus tapi tidak diikuti rekomendasinya, ya sama saja kan,” ungkapnya.
Lanjut Ardiansyah, karenanya, Pansus LHPBPK merekomendasikan untuk SDM tenaga IT perlu ditingkatkan. Dan sistem kita masih lemah di Kota Balikpapan. (to)
