BALIKPAPAN,PROKALTIM – Soal pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Balikpapan tahun 2021 masih proses, kini dihentikan dalam beberapa hari sambil menunggu pembahasan lanjutan antara tim anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) dan Badan Anggaran DPRD Balikpapan.
Dapat menyebabkan defisit dalam postur APBD-P 2021. Karena besaran anggaran program yang diajukan oleh Pemkot dinilai melebihi ketersediaan anggaran yang ada.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Balikpapan Syarifuddin Odang mengatakan, kegiatan ini merupakan tindak lanjut pasca penetapan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2021 yang disepakati pihak DPRD bersama Pemkot. Karena pekan ini merupakan jadwal pembahasan anggaran antara DPRD bersama mitra dari satuan kerjanya.
“Seharusnya ini agendanya pembahasan masing-masing per komisi di DPRD dengan mitranya. Karena KUA-PPAS sudah disepakati. Dijadwalkan sejak 6-7 September kemarin. Tapi ini ditunda belum ada info lagi,” kata Syarifuddin Odang kepada media, pada Rabu (8/9).
Dia juga menyampaikan, tantangan saat ini masih menunggu arahan dari Ketua Badan Anggaran DPRD Kota Balikpapan untuk melanjutkan kembali proses pembahasan APBD-P2021.
Lanjutnya, jika tidak ada penetapan maka kegiatan anggaran dikembalikan ke APBD tahun 2021. Dan bulan September ini merupakan batas waktu pembahasan APBD Perubahan 2021.
“APBD Perubahan tidak terlalu ribet, tinggal APBD murni yang sudah berapa melihat dan menyesuaikan kondisi keuangan yang tersisa. Ini masih ada waktu, paling lambat 2-3 hari bisa selesai. Tapi itu tergantung proses pembahasan kedua pihak,” ucapnya.
Politisi fraksi Hanura ini mengungkapkan, secara umum, adanya program tambahan realisasi visi misi tersebut berdampak pada postur APBD-P di Balikpapan seperti program BPJS Kesehatan gratis kelas tiga bagi masyarakat. Dan isi dari APBD-P sebenarnya merupakan kelanjutan dari APBD murni tahun 2021. Kemudian mengalami penambahan dengan masuknya misi dari Wali Kota Balikpapan yang baru dilantik.
“Insya Allah tidak batal, sebenarnya ini belum masuk ranah Banggar. Ini masih di masing-masing komisi. Dan anggaran visi misi itu sudah masuk di perubahan. Kita tinggal menunggu bagaimana dari ketua. Yang jelas berdampak dengan adanya tambahan kegiatan itu,” ungkapnya. (to)
