JAKARTA,PROKALTIM – Menyikapi sikap pemerintah yang tidak tegas terkait regulasi pelaksanaan kegiatan event di Indonesia, sejumlah 10 Asosiasi Industri Event se-Indonesia akhirnya menghadap ke DPR RI Senayan untuk menyampaikan aspirasi dari seluruh pekerja industri event dan industri kreatif se-Indonesia, danditerima langung oleh Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dan Dewi Coryati, Selasa (19/10) kemarin.
RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum) berlangsung di ruang rapat Komisi X tersebut, banyak terungkap harapan sekaligus kritikan terhadap kebijakan pemerintah dalam upaya mengakselerasi pelaksanaan kegiatan event di Indonesia.
Ketua Umum APMI, Dino Hamid menekankan agar pintu perizinan untuk kegiatan event dibuat lebih jelas dan praktis, termasuk mengusulkan agar perizinan bisa berbasis digital.
Sejalan dengan hal tersebut, Andre Hosea, Ketua Umum ASPERAPI juga berharap agar industri pameran jangan dianggap sepele mengingat angka kerugian yang terjadi akibat pandemi pada sektor pameran mencapai 140 trilyun pada tahun 2020 kemarin.
Hendra Kaban, perwakilan APPARA, sektor industri event akan mendorong 16 sub sektor padat karya lainnya jika ini dapat didukung serius oleh pemerintah dan tentunya akan mendorong pemulihan pasca pandemi.
Shafig Pahlevi Lontoh Sekjen Forum Backstagers Indonesi (Asosiasi EO), juga menyorot terkait maklumat Kapolri mengenai izin keramaian yang sampai saat ini belum dicabut, padahal suasana pandemi sudah melandai dan ada protokol CHSE yang sudah diterbitkan oleh Kemenparekraf sebagai guidance pelaksanaan event.
Ketua IMARINDO, Nanda Persada, sebagai perwakilan dari manager artis melihat belum adanya dukungan penuh dari pemerintah untuk menjaga karya-karya seni dan harapan agar UU No.28 Tahun 2018 terkait Hak Cipta agar bisa dijalankan dengan tegas. Ketua Umum LIVE Celebes, Husain Muslimin, juga dalam pandangannya mengharapkan akselerasi terjadi pada sektor industri event dengan membelanjakan biaya-biaya kegiatan promosi pemerintah dan BUMN melalui jasa profesional organizer dibawah naungan asosiasi guna percepatan pemulihan ekonomi di industri event.
Harry selaku sekjen IVENDO juga menyampaikan hal tentang klaster pembagian menurut tipe dan skala dalam industri event yang tidak dipahami secara menyeluruh oleh pemerintah dan ini idealnya harus duduk bersama agar tidak ada lagi persepsi yang berbeda antara pelaku industri dengan pemerintah sebagai stake holder.
Hal penting juga disampaikan oleh Chandra Darusman sebagai Ketua umum FESMI, bahwa keterlibatan para pelaku seni sangat penting dalam membantu pemerintah dalam pemulihan ekonomi dalam bidang event.
Hal senada juga disampaikan oleh Reza Abdullah Ketua INCAA dimana regulasi mengenai kekarantinaan disaat pandemi melandai untuk lebih di efisienkan.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda yang menerima dengan hangat sepuluh asosiasi ini menilai apa yang diperjuangkan oleh teman-teman pekerja industri event ini harus segera diakselerasi dengan mengagendakan rapat-rapat lanjutan bersama beberapa mitra kementerian yang terkait.
“Saya sangat mengapresiasi dan berjanji akan berkomunikasi kepada Kemenparekraf dan mencoba melakukan rapat antar komisi (Komisi II sebagai Mitra Kerja Kementrian Dalam Negeri) dan pastinya Komisi III ( Mitra Kerja Kepolisian RI) juga Komis XI (Mitra Kerja Kementrian Keuangan) sehingga secara komprehensif solusi kongkrit dapat segera dilakukan,” ungkapnya. (cow)
