BALIKPAPAN,PROKALTIM – BPJS Kesehatan gratis bagi peserta mandiri kelas 3 di Kota Balikpapan sudah dimulai 1 Oktober 2021, hingga banyak warga Balikpapan ingin mengubah jaminan kesehatannya ke kelas 3 karena ingin mendapatkan gratis.

Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan membentuk Program Sapa Santun Warga dan Wali Kota (Satu Warta) silaturahmi Wali Kota Balikpapan dengan masyarakat baik secara langsung di Aula Pemkot maupun virtual.

Acara ini dihadiri Wali Kota Rahmad Mas’ud, Kepala BPJS Kesehatan Balikpapan Sugiyanto, Sekretaris Bappeda Litbang Kota Balikpapan Agus Budi Prasetyo, Kepala DKK dr Andi Sri Juliarty, Kepala Disdukcapil Balikpapan Hasbullah Helmy, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Purnomo, para Camat, Lurah dan perwakilan masyarakat di aula Pemkot, pada Sabtu (2/10).

Rahmad mengatakan, bahwa kebutuhan kesehatan, pendidikan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi pemerintah. Dan berkomitmen, mulai 1 Oktober 2021 seluruh BPJS Kesehatan Kelas 3 digratiskan untuk seluruh warga Kota Balikpapan.

“Saya berkomitmen mulai 1 Oktober 2021, seluruh warga yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan kelas 3 akan digratiskan biaya berobatnya, dan bagi yang masih menunggak sebelumnya tetap bisa menerima pelayanan gratis,” kata Rahmad.

Wali Kota juga menjelaskan, baik yang memiliki tunggakan hanya dihitung maksimal dua tahun oleh BPJS Kesehatan. ”Tunggakan tidak menghalangi Bapak/Ibu menerima manfaat BPJS Kesehatan gratis kelas 3. Tunggakan itu kan hutang itu urusan diakhirat jadi sebaiknya diselesaikan, ” jelasnya.

Dia juga menyampaikan, bagi yang mampu untuk tidak perlu turun kelas atau merubah ke BPJS Kesehatan gratis karena program ini di tujukan bagi menerima yang bukan penerima upah kelas 3.

“Semenjak saya masih menjabat Wali Kota, seluruh BPJS Kesehatan kelas 3 warga Balikpapan akan digratiskan. Ini bukan kampanye, tapi ini seusai UUD 45 bahwa semua warga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan,” ungkapnya.

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Balikpapan dr Andi Sri Juliarty yang disapa dr Dio mengatakan, turun kelas boleh namun untuk gratis belum tentu bisa langsung karena harus diverifikasi oleh Dinsos soal turun kelas tersebut.

“Kita beri kesempatan bagi masyarakat yang belum punya jaminan kesehatan, inikan gotong royong. Sebaiknya dipertimbangkan dan jangan emosianal sesaat karena ingin dibantu pemerintah. Dipelajari progran pelayanan BPJS kesehatan, ”kata dr Dio.

Lanjutannya, program ini salah satu visi misi Wali Kota Balikpapan terpilih. Kalau ingin turun akan dilakukan verifikasi Dinsos bukan semaunya karena kita Harus pertanggungjawaban program ini. (to)