BALIKPAPAN,PROKALTIM – Melaksanakan kewajiban menggelar kegiatan reses sidang III tahun 2021 masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh mengatakan, kegiatan ini tetap mengedepankan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. Meski status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) turun ke level 2 pada pekan ini.
“Alhamdulillah saya sudah melaksanakan reses. Dengan kondisi masih masa pandemi Covid-19 mohon dimaklumi kami mengundang secara terbatas. Itu juga tetap menjaga protokol kesehatan,” katanya, setelah menggelar reses di rumah dinas jabatan Ketua DPRD Balikpapan.
Dia juga menyampaikan, meski begitu warga yang menghadiri kegiatan resesnya sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Balikpapan Utara melebihi kapasitas. Dimana peserta reses hanya dibatasi 30 persen dari kapasitas ruangan sesuai petunjuk teknis pelaksanaan reses di DPRD Balikpapan.
“Saya sudah menghitung 30 persen dari kapasitas ruangan. Ternyata yang hadir lebih dari yang saya duga. Tapi animo mereka inginnya hadir langsung ya kami terima. Tidak mungkin kami tolak,” ucapnya.
Menurut Abdulloh, persoalan infrastruktur masih mendominasi aspirasi para warga. Mulai dari semenisasi jalan lingkungan, drainase pemukiman, penerangan jalan umum (PJU) hingga sambungan air PDAM. Dimana dirinya siap merealisasikan pembangunan infrstruktur yang berasal dari usulan warga.
“Dari yang saya dengar rata-rata soal infrastruktur di masing-masing RT. Selain itu ada juga soal sekolah dan fasilitas kesehatan. Nanti tahun depan masih ada lagi realisasi usulan dari warga di Balikpapan Utara. Namun tetap menyesuaikan anggaran yang ada,” jelasnya.
Selama masa reses, tambah Abdulloh, setiap anggota DPRD diharapkan semakin dekat secara psikologis dengan masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing. Terutama untuk mendengar aspirasi masyarakat karena ini merupakan bagian dari proses pembentukan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD tahun 2022.
“Saya menampung semua dan tentunya ini akan menjadikan perhatian dalam memperjuangkan aspirasi warga. Khususnya soal infrastruktur agar ada pemerataan di tiap kecamatan. Termasuk juga fasilitas pendidikan dan kesehatan,” tambahnya.
Sementara itu Abdulloh menyampaikan, di tahun 2022 mendatang DPRD dan Pemkot Balikpapan fokus penanganan infrastruktur yang dianggarkan mencapai Rp 150 miliar.
“Anggaran tersebut untuk penanganan banjir, kemudian untuk fasilitas jalan Rp 60 miliar. Dan kami juga akan fokus pada bidang kesehatan dengan bangun rumah sakit, memfasilitasi BPJS Kesehatan gratis, dan untuk pendidikan pembangunan SMP di Balikpapan Barat dan Balikpapan Selatan,” jelasnya. (to)
