BALIKPAPAN,PROKALTIM – Reses Anggota DPRD Kota Balikpapan Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Utara, H Iwan Wahyudi berjalan aman dan penuh kekeluargaan di Kediaman Soeharto yang juga Ketua RT 69 Jalan Arjuna Gn Polisi Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, pada Rabu (6/10) sore.
Dalam reses tersebut, dihadiri para Ketua RT dilingkungan Kelurahan Muara Rapak dan Perwakilan dari Dinas Tenaga Kerja (Dinasker) Kota Balikpapan diantaranya Erwin Kepala Bidang Pelatihan dan Produktifitas Pekerjaan serta Agus Waras Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Balikpapan Iwan Wahyudi mengatakan, diharapkan dalam Reses ini untuk menyerap aspirasi masyarakat yang nantinya akan menjadi catatan dan selanjutnya akan di bawa dalam rapat paripurna APBD Kota Balikpapan.
Lanjut Iwan, dalam Reses kali ini, masalah Pendidikan dan Ketenagakerjaan masih menjadi keluhan masyarakat. Khusus pendidikan pada saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sistem Radius dirasakan masyarakat masih menjadi kendala. Pasalnya disetiap Keluraham masih merasa kurang banyak mendapatkan sekolah negeri. Seperti halnya di Kelurahan Muara Rapak, hanya beberapa SMP Negeri saja yang masuk dalam radius.
“Warga kami masih mendapatkan kendala dalam PPDB. Pasalnya dengan sistem radius tidak semua SMP Negeri yang masuk dalam radius Kelurahan Muara Rapak, ” kata Ketua RT 67 Ali.
Masih menurut Ali, masalah menyerapan tenaga lokal di proyek RDMP perluasan Kilang Pertamina juga belum sepenuhnya dirasakan. Pihak Pertamina masih condong menggunakan tenaga kerja dari luar Balikpapan.
Menanggapi hal ini, H Iwan Wahyudi yang dikenal sangat santun dan ramah ini menjelaskan. Untuk pendidikan kita akui memang masih kekurangan SMP Negeri di wilayah Balikpapan Utara. Dan alhamdulillah dalam RPJM Wali Kota Balikpapan akan dibangun 2 SMP Negeri, salah satunya di Kelurahan Marga Sari Balikpapan Barat sekitar 2023-2024. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Disdikbud Balikpapan agar saat PPDB nanti warga Kelurahan Muara Rapak dapat mendaftar ke SMP Negeri 9 dan 4, agar warga dapat bersekolah di SMP Negeri.
Sedangkan untuk ketenagakerjaan harus diadakannya hubungan harmonisasi antara Pemkot Balikpapan dan Pihak Pertamina, agar dapat menyerap tenaga lokal.
Kepala Bidang Pelatihan Dan Ketenagakerjaan Disnaker Kota Balikpapan Erwin menambahkan, kendalanya adalah persyaratan yang diajukan pihak pertamina memang cukup tinggi, yakni tenaga kerja harus memiliki sertifikasi khusus di bidangnya.
Agar kendala tersebut dapat diatasi, Disnaker telah melaksanakan berbagai pelatihan, diantaranya Pelatihan Otomotif, Alat Berat, Uji Tanpa Rusak, Menjahit dan Alat Pendingin. Agar nantinya mereka yang sudah lulus pelatihan dapat disalurkan ke beberapa perusahaan yang membutuhkan. (to)
