Search
Search
Close this search box.

Kekurangan Kouta BBM Subsidi, Nelayan Balikpapan Tidak Melaut

BALIKPAPAN,PROKALTIM – Ketua nelayan Manggar Baru Syamsu Alam menyuarakan ke pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan dan Pertamina terkait kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Karena kuota yang diterima masih kurang yang berada di TPI Manggar Kecamatan Balikpapan Timur.

Ketua nelayan Manggar Baru Syamsu Alam mengatakan,  melihat akhir-akhir ini nelayan Manggar menjadi resah, karena kurangnya BBM buat nelayan, dan tegas meminta agar pemerintah lebih memperhatikan nasib nelayan ini.

“Mengingat cuaca sudah teduh waktunya, artinya sudah teduh ombak laut sudah kurang, itu artinya nelayan waktunya ke laut jadi apa artinya teduh atau ombak laut kurang kalau ternyata BBM masih kurang,” ungkap Ancu.

Dia juga menyampaikan, hari ini ada beberapa nelayan yang nelpon langsung ke dirinya tidak bisa ke laut gara-gara tidak ada bahan bakar hingga berakibat mau cari di mana masalahnya.

“Setahu saya, kouta BBM itu kurang lebih sekitar 300 ton sebulan disuplai ke SPBN Balikpapan Timur, tapi lucu kalau masih kurang, itu 300 ton itu diperuntukkan untuk nelayan di wilayah mana saja bukan hanya buat nelayan Balikpapan Timur, yang termasuk hari ini,” ucapnya.

Terungkap, pengiriman BBM Subsidi pada hari ini tidak ada datang. Sebanyak 700 masyarakat nelayan berharap kepada pemerintah kota Balikpapan dan khususnya Pertamina dalam hal ini, tolong bisa lebih diperhatikan nasib nelayan ini.

“Sudah pendapatannya kurang, bermasalah dengan BBM pula. Jadi jangan sampai lah, tolong diperhatikan orang kecil ini,” terangnya.

Jeritan nelayan masih belum terdengar oleh pemangku kebijakan. Nelayan adalah jantungnya negeri ini, denyut nadinya bangsa ini, tolong diperhatikan.

“Apalagi isu politik ibukota negara sudah mau pindah, Apa artinya pemindahan ibu kota negara itu kalau ternyata nelayan pribumi mendapat masalah,” ujarnya.

Bagaimana solusi yang terbaik dari pemerintah dalam hal ini, khususnya Pertamina terkait masalah data-data itu bisa diatur.

“Tidak mungkin satu kapal itu tidak punya surat rekomendasi yang jadi masalah biarpun 1.000 rekomendasi kalau tidak ada solarnya mau diapakan itu surat rekomendasi,” ungkapnya. (to)

Agar Tidak Ketinggalan Informasi Terbaru
Ikuti Berita Kami di Google News, Klik Disini

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top

PROKALTIM GROUP

Kategori Berita
Daerah

Pendaftaran Kolomnis Kaltimsiana

[gravityform id="3" title="false" description="false" ajax="true"]