BALIKPAPAN,PROKALTIM – Kunjungan kerja (Kunker) DPRD Kota Banjarmasin yang diterima langsung Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Balikpapan, Andi Arif Agung, di ruang Rapat Paripurna, pada Selasa (25/1).
Tujuan kunker anggota legislatif asal Kota Banjarmasin adalah untuk melakukan studi banding tentang program kerja badan musyawarah (Banmus) sebagai salah satu alat kelengkapan dewan (AKD) di DPRD kota Balikpapan.
Rombongan DPRD Kota Banjarmasin ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Matnor Ali, bersama anggota dewan yang ikut dalam rombongan dari anggota Badan Anggaran (Banggar) dan Badan Musyawarah (Banmus). Matnor mengatakan, Kota Balikpapan menjadi pilihan studi banding karena perencanaan kerja di Banmusnya tergolong sudah maju.
“Informasi yang kami dapat ini akan menjadi bahan perencanaan. Karena Banmus ini adalah salah satu pengambil kebijakan di unsur pimpinan dan alhamdulillah banyak yang kami ambil,” katanya.
Politisi fraksi Golkar Kota Banjarmasin Matnor Ali mengatakan, mengingat kedua lembaga ini merupakan mitra dengan kedudukan yang setara sebagai penyelenggara negara. Banmus memiliki peran strategis dalam menyikapi kebijakan dari pihak eksekutif. Dimana para anggota dewan yang tergabung dalam Banmus bertugas memberikan rekomendasi dukungan atau kritikan terhadap pemerintah setempat.
“Yang kami petik tadi tentang peraturan daerah, kemudian cara menyikapi kebijakan pemerintah daerah. Termasuk cara sinkronisasi antara pihak legislatif dan eksekutif. Nanti masukan Banmus ini yang jadi bahan pimpinan mengambil keputusan,” ujarnya.
Dia juga menyampaikan, kota Balikpapan banyak memperoleh berbagai macam penghargaan. Bahkan secara geografis mudah dicapai karena sama-sama berada di pulau Kalimantan. Kota Balikpapan sudah menjadi salah satu kota tujuan utama dalam kunjungan kerja dari berbagai DPRD daerah lain.
“Jadi setiap kunjungan itu beda-beda judulnya, banyak hal yang kami dapat gali di sini. Tak kalah pentingnya adalah penyusunan program dan kinerja wakil rakyat yang harus lebih efisien, efektif, akuntabel dan transparan,” ungkapnya. (to)