BALIKPAPAN,PROKALTIM – DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pertamina dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dampak perluasan kilang minyak atau proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan Pertamina di Kalimantan Timur (Kaltim).
Hadir pada RDP antar lain PT Pertamina, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Balikpapan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balikpapan, Dinas Perhubungan (Dishub) Balikpapan, dan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan dan Komisi III DPRD Kota Balikpapan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Iwan Wahyudi mengatakan, hari ini RDP membahas tindak lanjut dikawasan sekitar sekolah SMA Patra Dharma, persoalan terhadap dampak pembangunan dari proyek RDMP, yaitu akibat jalan rusak, parkiran kendaraan yang semrawut, juga banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak tertata dan dampak terhadap proyek ini yang mengakibatkan kerusakan kepada bangunan serta gedung yang ada di kawasan tersebut.
“Kami juga kaget ternyata kesepakatan awal sudah terjadi di tahun 2020 bahwa pihak PT Pertamina akan memberikan perbaikan atensi terhadap persoalan di kawasan tersebut, tapi sampai hari ini tahun 2022 hampir menjelang 2 tahun respon PT Pertamina tidak ada,”kata Iwan Wahyudi, usai memimpin rapat RDP.
Dia juga menyampaikan, DPRD mendengar kembali respon dari pihak PT Pertamina untuk segera melakukan perbaikan.
Pasalnya, daerah yang terdampak menjadi aktifitas warga yang mau ke masjid, ke gereja, ke sekolah dan ternyata tidak sedikit yang jatuh, untungnya tidak sampai ada yang berakibat fatal, tapi ini sangat berbahaya.
“Kita menginginkan PT Pertamina untuk lebih responsif lah untuk lebih mengedepankan nuraninya terhadap dampak-dampak yang terjadi terhadap proyek ini karena tidak bisa kita pungkiri bahwa kawasan itu berada tepat di tengah-tengah proyek RDMP,” ucapnya.
PT Pertamina harus betul-betul memasang mata, telinga dan segera memberikan merespons terhadap persoalan ini, tidak perlu sampai sekian lama. “Kita sangat prihatin, kita tunggu respon konkrit dari pihak PT Pertamina, dan jangan sampai nanti terjadi lagi kejadian-kejadian ini,” jelasnya.
Politisi PPP ini menyampaikan, DPRD menunggu rencana aksi Pertamina sekitar 1 minggu. Dan meminta dari dinas DLH, DPU dan dinas-dinas terkait untuk memberikan kontrol, perhatian dan memberikan pengawasan terhadap pembangunan ini.
“Kalau memang ada yang salah, ya segera ditindak kalau itu harus di-stop dulu ya di-stop dulu, kalau betul proyek ini memberikan dampak terhadap nyawa anak sekolah kita, ya jangan di bangun dulu, stop, dievaluasi dan ditegur dulu,” ungkapnya.
DPRD akan membuat kesempatan kembali, yaitu menindaklanjuti kesepakatan awal ditahun 2020 lalu.
Saat ditanya kenapa terlalu lama hingga sampai 2 tahunan? Iwan menyatakan itu yang DPRD sesalkan, mungkin karena sekolah libur lama, namun DPRD akan berikan catatan ke Humas PT Pertamina. (to)
