BALIKPAPAN,PROKALTIM – Banjir di Kota Balikpapan kali ini tergolong parah dibanding beberapa tahun terakhir. Mengingat debit air hujan yang mengguyur cukup tinggi bersamaan dengan pasang air laut sejak Selasa (15/3) malam.
Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Amin Hidayat mengakui keterbatasan anggaran masih membuat pemerintah daerah kesulitan menyelesaikan persoalan banjir.
“Tahun ini Kota Balikpapan sudah disepakati proyek multi years untuk anggaran banjir Rp 150 miliar, dengan pengerjaannya yang dimulai dari hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) Ampal. Yakni, sepanjang alur sungai dari waduk Wonorejo, Kelurahan Samarinda Baru, Balikpapan Utara,” katanya, kepada awak media, pada Rabu (16/3).
Amin juga menyampaikan, khususnya di daerah Wonorejo sendiri permasalahnya soal pembebasan lahan, karena belum bisa dikerjakan kalau lahannya belum dibebaskan.
Lanjutnya, daerah Wonorejo sendiri, yang lalu sudah disepakati oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan. Yang dimulai dari antara Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang lama sampai dengan di sungai besar itu akan dibuatkan drainase.
“Cuman dengan adanya penyelesaian di hilir dulu yakni DAS Ampal, untuk sementara pembuatan drainase dipending dulu, dan pada intinya bersabar dulu,” ucapnya.
Terkait Balikpapan dikepung banjir, seperti di daerah Wonorejo, Jalan MT Haryono, Jalan Beler dan daerah lainnya. Menurut Amin, permasalahan banjir karena Balikpapan curah hujan cukup tinggi yang dimulai dari malam dan drainase yang ada di Balikpapan arus air lewat drainase MT Haryono belum bisa normal, akhirnya air meluap ke jalan hingga tinggi sepinggang orang dewasa.
“Ini hal-hal yang memang PR untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, khususnya itu bagian dari visi misi Wali Kota Balikpapan H Rahmad Mas’ud, salah satu yang jadi prioritas penanganan banjir ini,” ujarnya.
Menurut Amin, Wali Kota Balikpapan, H Rahmad Mas’ud juga sudah menjadikan penanganan banjir sebagai Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah Daerah (RPJMD). Namun inti persoalan banjir di kota Balikpapan adalah normalisasi DAS Ampal. Jika daerah aliran sungainya kembali normal maka luapan air yang masuk ke pemukiman warga bisa teratasi.
“Prioritas banjir ini yang di titik beratkan dimulai dari hilir yakni DAS Ampal. Walaupun memang di jalan MT Haryono prioritas tapi awal penanganannya di DAS Ampal hingga ke hulu,” jelasnya.
Sementara itu, banjir yang terjadi di Kelurahan Manggar Balikpapan Timur, ini juga akan jadi prioritas, dengan adanya Ibukota Negara (IKN) baru. Karena berhubung permasalahan APBD Balikpapan belum bisa mencukupi untuk penanganan banjir di Kota Balikpapan.
“Untuk itu akan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan Pusat, untuk lebih cepat menyelesaikan persoalan banjir di pintu gerbang IKN ini,” tuturnya.
Apalagi saat pembahasan di rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Balikpapan, dikatakan Kota Balikpapan adalah salah satu penyangga IKN. Nantinya bisa bersinergi soal dana Pemprov Kaltim dengan Pusat.
“Mudah-mudahan pemindahan IKN juga membuat pusat membantu penanganan banjir di Balikpapan. Makanya dengan adanya IKN baik provinsi maupun pusat dapat mempercepat prosesnya. Saya pikir itu yang harus ditekankan,” pangkasnya. (to)
