BALIKPAPAN,PROKALTIM – Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan Aminuddin dari fraksi Gerindra melaksanakan reses masa persidangan pertama tahun 2022. Reses yang dihadiri puluhan para Ketua RT di empat Kelurahan Balikpapan Tengah, yang digelar di Kantor DPC Gerindra Jalan Beller Gunung Sari Ulu, pada Selasa (29/3) malam.
Reses dimulai pukul 20.00 Wita dihadiri Jufrizal perwakilan dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Balikpapan, Nur Alamsyah perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), serta Safarudin perwakilan dari Dinas Perdagangan (Disdag) Balikpapan. dan puluhan para Ketua RT.
Mendominasi aspirasi para ketua RT saat reses Aminuddin, yakni persoalan pendidikan, minyak goreng (Migor), infrastruktur, banjir dan program Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang).
Dari pembukaan pertama warga RT 4 Karang Rejo, Sri dan Suryadi ketua RT 27 Kelurahan Sumber Rejo mengungkapkan, permasalahan pendidikan, yakni Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di kota Balikpapan masih sering terkendala. Yakni sulitnya anak-anak mereka masuk sekolah negeri saat PPDB, khususnya saat anak-anak akan masuk ke tingkat SMP, salah satunya SMPN 22 Balikpapan.
Selain itu, Ketua RT 38 Karang Rejo, Mahfud menyampaikan aspirasinya, mengatakan terkait musrenbang yang tiap tahun dilaksanakan, dari tingkat musrenbang Kelurahan ke tingkat Kecamatan hingga tingkat Kota, usulan-usulannya banyak yang tidak terakomodir.
“Pada saat musrenbang ditingkat Kelurahan sekarang sistemnya SIPD sekarang dikelola atau dikoordinir oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang). Nah, terkendala masalah itu, banyak usulan-usulan dari para ketua RT Kelurahan Karang Rejo, banyak yang tidak terakomodir, apakah semua itu dinilai dari tingkat kerusakan,” kata Mahfud.
Juga dirasakan Ketua RT 25 Sumber Rejo, Abdul Gafur menyampaikan keluhannya, yakni permasalahan minyak goreng langkah, dia meminta ke Disdag agar tidak diam saja. Dan permasalahan minyak goreng curah.
Menanggapi hal itu, anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Aminuddin mengatakan, reses kita pada malam hari ini, alhamdulillah dihadiri oleh puluhan para ketua RT dominan di empat Kelurahan yakni Kelurahan Sumber Rejo, Karang Rejo, Karang Jati, Mekar Sari dan bahkan ada perwakilan dari Gunung Sari Ulu.
“Pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh para ketua RT terkait masalah minyak goreng, juga masalah PPDB, kemudian usulan infrastruktur, dan usulan lainnya,” kata Aminuddin, kepada awak media.
Terkait minyak goreng, boleh dikatakan bencana besar atau tsunami darat yang terjadi di Indonesia, khususnya di Kota Balikpapan. Padahal kebun kelapa sawit di Indonesia adalah negara yang paling luas kebun kelapa sawitnya, tapi justru paling langkah minyak goreng yang dirasakan para Ibu-ibu selama ini.
“Mudah-mudahan dengan kelangkaan minyak goreng, Pemerintah mengambil langkah untuk mengupayakan kelangkaan yang ada selama ini bisa teratasi. Terutama masalah harga minyak goreng, karena memang walaupun sekarang ini sudah teratasi tapi harganya cukup melejit dan itu sangat dirasakan oleh Ibu-ibu terlalu berat. Tentu dalam hal ini Pemerintah bisa mengambil langkah kongkret untuk bisa melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di lapangan terkait masalah itu,” ujarnya.
Tentu kita berharap, mudah-mudahan ada dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan, apakah dengan mensubsidi kepada masyarakat supaya harga eceran ini tidak terlalu tinggi, apalagi menjelang bulan suci ramadhan ini kebutuhan masyarakat terhadap migor cukup tinggi.
Kemudian terkait masalah PPDB, tadi sudah ditanyakan oleh para ketua RT, ya tentu dalam hal ini seperti diketahui bahwa ada langkah kongkret yang sudah dilakukan Pemkot Balikpapan. Seperti membangun sekolah SMPN 25 di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat, mudah-mudahan langkah ini bisa mengatasi persoalan PPDB. Tetapi perlu diingat bahwa disana itu ada sekolah swasta, yaitu sekolah SMP Islam Al-Ula Balikpapan, jangan sampai sekolah swasta ini kekurangan murid, justru pada saat sudah terbangunnya sekolah tersebut.
“Untuk itu, Pemkot Balikpapan memikirkan hal ini, artinya kita disatu sisi bersyukur terbangunnya SMPN 25, tapi Pemkot Balikpapan juga punya kewajiban bagaimana supaya bisa memikirkan, agar sekolah SMP Islam Al-Ula Balikpapan ini bisa tetap hidup dan berkembang. Nah, mungkin juga ada upaya Pemkot menambah ruang belajar (Runbel) jadi tidak hanya terfokus di sekolah Balikpapan Barat. Karena persoalan PPDB ini bukan hanya di Balikpapan Barat saja,” ungkap politisi Gerindra ini.
Lanjutnya, mudah-mudahan Pemkot Balikpapan ada langkah kongkret bisa mengatasi tersebut. Mungkin kalau bisa sekolah swasta yang sekarang ini susah untuk mendapatkan murid, Pemkot bisa melakukan agar sekolah swasta ini maksimal menerima murid-murid baru.
Sementara itu Aminuddin juga menjelaskan, terkait usulan Musrenbang, memang selama ini banyak keluhan dari para Ketua RT. Karena begitu banyak usulan yang dimasukkan tetapi prosesnya masuk ke musrenbang tingkat kota terkadang dari 10 usulan hanya menjadi 5 usulan (menyusut) hingga timbul kekecewaan masyarakat.
“Mungkin usulan itu ada beberapa kreteria yang tidak terpenuhi, tapi saya mohon kepada Pemkot Balikpapan supaya pembagian yang secara merata di 6 Kecamatan, tidak boleh disalah satu Kecamatan yang dominan.
Terkait usulan para Ketua RT yang kurang kreteria, ya dari Lurah tersebut punya kewajiban untuk menyampaikan kepada ketua RT-nya, seperti syarat-syaratnya yang kurang SIPD, supaya usulan itu bisa terakomodir.
“Artinya perlu disosialisasikan, mungkin ada ketua RT yang baru belum paham syarat-syarat tersebut, seperti menggunakan SIPD, ya Lurah perlu menyampaikan saat rapat koordinasi RT tersebut,” ungkapnya. (to)
