BALIKPAPAN,PROKALTIM – Permasalahan banjir menjadi program prioritas. DPRD Kota Balikpapan terus berupaya mengurai dan menemukan penyebab masalah banjir yang melanda. Salah satunya dengan mengawasi kegiatan pihak pengembang dan perusahaan swasta dalam upaya pencegahan.
Dengan menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) tadi pagi hingga dilakukan inspeksi mendadak (Sidak) dengan pengembang perumahan Grand City (PT Sinar Mas), Komisi III DPRD Balikpapan dan OPD terkait langsung melaksanakan sidak ke lokasi jam 15.00 Wita, pada Senin (11/4).
Sidak ke Grand City, dihadiri Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim), Dinas Pekerjaan Umum (DPU), juga OPD terkait dan termasuk perwakilan pengembang PT Sinar Mas untuk memberikan penjelasan di lapangan.
“Ternyata di lapangan jauh berbeda, yaitu Bozem atau bendali seharusnya tiap plangnya harus dicantumkan berapa luasnya, ternyata tidak ada. Ditemukannya Bozem di empat titik, tapi tidak layak digunakan sebagai pengendali banjir,” kata Syarifuddin Oddang.
Dia juga menyampaikan, sementara ini masih ada pergeseran terus, kita minta kepada Disperkim dan OPD terkait untuk mengawasi terus. Sehingga dapat menuntaskan persoalan Bozem tidak layak ini yang berdampak banjir di wilayah Tumarintis yang berada disebelah Perumahan Grand City.
“Karena sudah kesekian kalinya kami sidak. Semoga ini tidak hanya wacana, apalagi ini sidak di bulan Ramadan maka bisa segera terealisasi. Bukan hanya wacana terus tidak ada penyelesaian,” ucap Politisi Hanura ini.
Oddang mengungkapkan keadaan yang terjadi beberapa tahun di Balikpapan Baru yang masih dalam ruang lingkup PT Sinar Mas Group. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) telah digelontorkan sebesar Rp 1,5 Triliun tetapi permasalahan banjir tidak menemukan hasil.
“Bagaimana seandainya kalau kita tidak awasi Grand City ini. Apalagi air datang dari Balikpapan Utara yakni Karang Joang dan sebagian wilayah Balikpapan Tengah yaitu Sepinggan Pratama, dan B Point mengarahnya kesini,” bebernya.
Lanjutnya, pihaknya akan menunggu tindak lanjut dan pertanggung jawaban dari para OPD terkait dan para pengembang, untuk penanganan bozem hingga usai lebaran nanti.
“Selanjutnya akan dipanggil kembali untuk menanyakan penyelesaiannya. Kami menaruh harapan. Mudah-mudahan ada realisasinya bukan hanya wacana saja,” tegasnya.
Seperti halnya, dua bendali ini minta untuk tersedia tutup dan bukanya sejak sidak sebelumnya. Namun, hingga saat ini tidak dipasang juga.
Syarifuddin Oddang yang juga Anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Utara ini tidak melarang investor yang masuk ke Balikpapan akan tetapi harus mempunyai estetika sehingga Balikpapan tidak menanggung resiko yang berat.
“Apalagi sebentar lagi akan menghadapi Ibu Kota Negara. Tapi tolong jangan sampai Balikpapan ini jadi korban. Ini baru kurang lebih 20 persen dibangun sudah seperti ini, apalagi sudah dibangun 50 persen dan benar mereka cari duit tapi tidak seperti ini,” ungkapnya. (to)
