SAMARINDA, PROKALTIM – Wali Kota Samarinda, Andi Harun bantahkan soal adanya pemberitaan kebijakan baru Pemkot Samarinda tentang pemotongan insentif guru honor dari Rp 700 ribu menjadi Rp 250 ribu dihadapan sidang Rapat Paripurna Pengesahan APBD Perubahan 2022, Selasa (30/8/2022) kemarin malam.
Pihaknya menyayangkan di forum terhormat itu, pada Pandangan Akhir semua fraksi, ada narasi dan argumentasi tentang isu pemotongan insentif guru.
Menurutnya hal tersebut adalah berita hoax yang tidak berdasar, pihaknya pun telah mengklarifikasi secara terbuka di berbagai media saat ada unjuk rasa mahasiswa di Balai Kota beberapa waktu lalu.
“Saya sendiri yang langsung menghadapi mahasiswa, menjelaskan jika hal ini adalah hoax, saya menduga ada pihak-pihak tertentu yang membuat hal ini, tidak pernah pemerintah kota ingin memotong insentif guru, informasi darimana? tidak bisa diverifikasi kebenarannya,” kesalnya
Bagaimana mungkin pemerintah kota Samarinda melakukan pemotongan insentif disaat ada Perwali Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif.
“Bagi kita yang menggunakan akal sehat dan menjadikan hukum, regulasi sebagai pijakan dalam melakukan tindakan pemerintah dan pembangunan di saat Perwali Nomor 8 Tahun 2022 masih berlaku, tidak alasan untuk pemerintah kota untuk melakukan pemotongan insentif guru,” beber Andi Harun mantan legeselator Karang Paci ini.
Untuk insentif guru yang dinaungi Kementrian Agama, Andi Harun menerangkan Pemkot Samarinda masih proses mendalami karena ada regulasi terkait tunjangan profesi yang dibayarkan Kementrian Agama, ini adalah bentuk kehati-hatian dalam mengola penataakelolaan keuangan yang baik dan benar menurut hukum.
“Jika nanti dalam proses pendalaman termasuk konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri ini dibolehkan maka kita lanjutkan, sebaliknya jika ini ditemukan bertentangan, maka kita harus berlapang dada untuk tidak menabrak aturan karena beresiko hukum di kemudian hari,” tegasnya
Andi Harun memastikan kebijakan pengelolaan anggaran soal insentif guru, pemerintah tidak pernah mengumumkan ada kekurangan dalam APBD, “uang kita cukup, tidak perlu ada pemotongan,” pungkasnya (psg/crt)
