BALIKPAPAN,PROKALTIM – Persoalan banjir di Kota Balikpapan belum pernah tuntas terselesaikan sejak beberapa periode kepemimpinan kepala daerah di kota beriman. Dan untuk itu, DPRD Kota Balikpapan melalui Komisi III mengajukan ekspose terhadap proyek penanganan banjir.
Ketua Komisi III DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri mengatakan, pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan bersama dewan sudah menyetujui skema anggaran multi years atau tahun jamak. Dan fokus utama penanganan banjir terletak pada ketersediaan anggaran. Meski secara umum anggaran yang tersedia cukup terbatas.
“Itu lagi kita ajukan agar ekspose di Komisi III. Yang jelas itu soal penanganan banjir jadi pusat perhatian pihak kami di Komisi III DPRD Kota Balikpapan. Apalagi ini katanya pakai program multi years,” katanya, kepada awak media, pada Sabtu (3/9/2022).
Lanjut Alwi, pihaknya bersama Pemkot Balikpapan melalui DPU juga dinas terkait berencana memfokuskan pembenahan daerah aliran sungai (DAS) Ampal dalam proyek penanggulangan banjir. Termasuk upaya pembebasan lahan warga yang terkena pelebaran sungai yang hingga kini belum tuntas.
“Terkait curah hujan yang tinggi di Kota Balikpapan dibeberapa Minggu ini, kita itu sudah 80 titik banjir sekarang. Artinya saya juga meminta kepada dinas PU untuk fokus menangani banjir. Jadi memang penanganan banjir di tiap daerah beda-beda. Persoalannya memang kompleks,” ucapnya.
Dia juga menjelaskan, makanya penanggulangan banjir memerlukan keterlibatan mulai sektor hulu hingga hilir agar bisa segera tuntas. Dan penanganan banjir di Kota Balikpapan memerlukan solusi yang menyeluruh. Karena kota ini terus berkembang dengan adanya pengembangan hunian dan pembukaan lahan.
“Yang saya lihat persoalan utama pada kawasan cekungan air dan drainase. Seperti banjir pasar segar. Itu kan daerahnya rendah dibanding sekitarnya. Lalu banyak drainase yang justru tertutup karena ada pembangunan dan panel box nggak pernah dikontrol,” jelasnya. (to)
