BALIKPAPAN,PROKALTIM – Belum lama ini Komisi IV DPRD Kota Balikpapan telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dan soal permasalahan lahan yang menjadi lokasi pembangunan SMP Negeri 25 Balikpapan Barat (Balbar) belum juga selesai.
Untuk itu, Ketua DPRD Kota Balikpapan Abdulloh angkat bicara hingga mengatakan, terkait permasalahan yang terjadi dipembangunan SMP Negeri 25 Balikpapan Barat.
“Menyatakan bersengketa ini harus ada putusan pengadilan, kalau masyarakat hanya menggugat tidak ada masalah,” kata Abdulloh, kepada Prokaltim.com, Selasa (4/10/2022).
Abdulloh juga menyampaikan, hanya saja sangat disayangkan dimana setiap ada pembangunan yang sifatnya untuk kepentingan bersama selalu ada yang menggugat dan menjadikan sengketa.
“Selama dasarnya putusan pengadilan, kalau sengketa terus, kapan dibangunnya, yang pasti pemerintah bertanggung jawab kalau pun ada putusan pengadilan terbukti itu punya masyarakat ya dibeli lahannya oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan,” kata Abdulloh.
Semua orang bisa saja bisa mengakui, sementara pendidikan kita perlu pembangunan sekolah SMP Negeri.
“Anaknya mau masuk sekolah swasta orang tua teriak-teriak tidak mau di sekolah swasta, giliran pemerintah bangunkan sekolah negeri teriak teriak lahannya dipermasalahkan,” ungkapnya.
Menurut Abdulloh, pihaknya membangun dipermasalahkan, jadi pada prinsipnya Pemkot sesuai dengan kebutuhan masyarakat, adapun oknum-oknum warga yang menggugat silahkan, kalau menang Pemkot akan bayar.
“Pemerintah wajib membayar ganti rugi lahan yang dipergunakan selama legalitas yang dimiliki oleh masyarakat dapat membuktikan status kepemilikannya. Dan pemerintah juga punya hak, ya bisa banding sampai kepada kasasi, kalau pemerintah kalah ya pemerintah harus bayar,” pangkasnya. (to)
