JAKARTA,PROKALTIM – Prokontra terus bermunculan terkait pengesahan RKUHP. Pasalnya sejumlah wisatawan mancanegara disebut membatalkan liburannya ke Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, usai KUHP baru disahkan.
Menanggapi kabar ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak ambil pusing dengan sikap turis yang seperti itu.
“Biarin saja turis-turis yang akan merusak bangsa dan budaya kita itu tidak datang,” ujar Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas, seperti dilansir detik.com Kamis (12/8/2022).
“Kita tidak butuh turis-turis yang seperti itu karena mafsadat dan bencana yang akan mereka timbulkan akibat kedatangannya akan jauh lebih besar dari maslahat atau kebaikan yang akan didatangkannya,” jelasnya.
Anwar kemudian bicara mengenai bangsa yang bermoral. Menurut Anwar, jika Indonesia memiliki prinsip hidup yang kuat, maka orang lain akan hormat dan akan menyesuaikan diri.
“Kita harus bisa menjadi bangsa yang bermoral dan berakhlak. Yang kita cari tidak hanya uang tapi juga kebahagiaan yang sesuai dengan ajaran agama dan budaya kita,” imbuh Anwar.
“Pariwisata kita adalah pariwisata yang menghormati agama dan budaya. Jangan rusak agama dan budaya bangsa kita bagi kepentingan turisme dan duit,” lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, turis asing disebut-sebut batal ke Labuan Bajo. Masalah pengesahan KUHP diseret-seret menjadi penyebabnya.
“Ada pembatalan wisman (wisatawan mancanegara) ke Labuan Bajo,” ungkap Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Manggarai Barat, Ignasius Suradin, di Labuan Bajo, dilansir detikBali, Kamis (8/12/2022).
Suradin mengatakan para wisatawan itu mengaku khawatir setelah pengesahan KUHP tersebut. Mereka khawatir, dengan peraturan itu, mereka bisa dilaporkan soal berhubungan seks atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan.
Dengan itu, wisatawan asing itu tak bisa dalam satu kamar hotel dengan pasangannya. Hal ini, kata Suradin, menjadi bencana bagi industri pariwisata.
“Ini memang bencana. Saya sudah dikontak oleh beberapa calon wisatawan yang berencana liburan ke Indonesia. Mereka khawatir dengan KUHP baru itu. Tentu ada pembatalan dan sekaligus banyak pertanyaan dari mereka terkait KUHP ini,” katanya. (*/ven)
