BALIKPAPAN,PROKALTIM – Setelah upacara HUT ke-126 Kota Balikpapan di Lapangan Merdeka, DPRD Kota Balikpapan menggelar rapat pertemuan dengan perwakilan fraksi di ruang rapat fraksi PDI Perjuangan, pada Jumat (10/2/2023).
Rapat tersebut, dihadiri Budiono Sastro Prawiro, Subari, Ali Munsjir, M Najib, Danang Eko, Fadlianoor, Haris, M Taqwa, Ardiansyah, Parlindungan Sihotang, Suwanto dan anggota DPRD Balikpapan lainnya.
Rapat tersebut, terkait dengan dokumen atau buku Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan, khususnya APBD tahun 2023 yang kurang transparan.
Untuk itu, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Budiono mengatakan, digelar rapat pertemuan karena buku APBD Balikpapan belum diberikan ke anggota DPRD Kota Balikpapan.
“Kita sampaikan di momen HUT ke-126 Kota Balikpapan, bahwasanya fungsi DPRD Kota Balikpapan kurang maksimal, karena sampai saat ini dokumen APBD Balikpapan belum kita terima,” kata Wakil Ketua DPRD Balikpapan.
Juga, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Subari yang juga perwakilan PKS Balikpapan, pihaknya sama apa yang dirasakan dengan fraksi PDI Perjuangan. “Sampai saat ini belum menerima buku APBD untuk menjalankan fungsi pengawasan DPRD,” ucapnya.
Parlindungan Sihotang juga menyampaikan, pihaknya juga sepakat apa yang disampaikan fraksi PDI Perjuangan, pihaknya belum menerima buku APBD tersebut.
“Bagaimana pun juga kita sebagai anggota DPRD Balikpapan, sebagai pengawasan, yang bagaimana disampaikan oleh pak Subari tadi ada dana kurang salur dan kami belum menerima bukunya,” Kata Parlindungan.
Tanggapan dari perwakilan fraksi Demokrat, Ali Munsjir menjelaskan, tiap anggota DPRD punya hak untuk mengetahui untuk mengupas APBD.
“DPRD punya fungsi-fungsi pengawasan, budgeting, APBD itu perlu kita awasi, khusus APBD tahun 2023 dan harus terbuka,” ungkapnya.
Juga disampaikan anggota DPRD Balikpapan, Ardiansyah mengungkapkan, pihaknya selama menjadi anggota DPRD tidak pernah menerima buku APBD tersebut.
“Bagaimana kita bisa mengawasi kinerja OPD-OPD tersebut, buku APBD ini sudah pernah saya sampaikan diacara Bimtek setahun yang lalu. Saya ini saja dilantik anggota DPRD dan lihat bentuk buku APBD nggak pernah,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua fraksi Gerindra, Muhammad Taqwa menegaskan, senada dengan teman-teman fraksi, dengan momen baik HUT ke-126 Kota Balikpapan, mereview kembali perjalanan kota sampai saat ini.
Dia juga menyampaikan, mekanisme penganggaran, mekanisme tata kelola keuangan itu semua diatur dengan aturan undang-undang. “Rancangan APBD, buku APBD semua harus diekspos. Terutama kepada teman-teman DPRD ini melekat di dalamnya yakni fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi budgeting,” ucapnya.
Ditambahkan Ketua fraksi PDI Perjuangan, H Haris menegaskan, perlu ada buku APBD bagi setiap anggota DPRD Balikpapan untuk melakukan pengawasan kepada mitra setiap komisi di DPRD Balikpapan. Apalagi memasuki bulan Februari, harusnya anggota DPRD sudah melakukan pengawasan di setiap OPD terkait.
Dia juga mengungkapkan, dengan alasan buku APBD belum tersusun, sebenarnya bukan hal yang susah. “Setelah disahkan serta ditandatangani oleh Gubernur, bukanlah waktu yang lama untuk disusun, paling tidak Januari sudah diserahkan kepada anggota DPRD sebagai fungsi pengawasan,” tegas H Haris, kepada awak media. (to)
