BALIKPAPAN,PROKALTIM– Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Ardiansyah kembali mempertanyakan dokumen fisik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum diterima, apalagi sudah 3 tahun menjadi anggota DPRD Balikpapan.
“Dari pertama kali jadi anggota DPRD Balikpapan, saya tidak pernah menyuarakan hal yang sifatnya di luar jalur atau di luar aturan saya selalu meminta hak-hak kami sebagai anggota DPRD Balikpapan,” ujar Ardiansyah, kepada awak media, pada Rabu (8/3/2023).
Ardiansyah pernah menjelaskan dari kemarin, pihaknya berhak mendapatkan buku APBD ada alasannya, karena kami bukan anggota Badan Anggaran (Banggar). “Tapi menurut saya, ini lucu, anggota Banggar sudah tahu, sudah membahas tapi dia yang dikasih buku. Kami loh sebagai anggota Dewan tidak tahu menahu malah nggak dikasih bukunya,” jelasnya.
“Sekarang kalau masyarakat bertanya terkait kesehatan, yakni BPJS itu anggarannya berapa tahun ini dan yang gratis itu berapa. Dan terkait Pendidikan, masyarakat bertanya berapa anggaran pendidikan, seperti bangun sekolah terpadu di Balikpapan Regency berapa anggarannya,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Balikpapan ini juga menyampaikan, anggota DPRD Balikpapan wajib diberikan agar memudahkan penyampaian kepada masyarakat untuk menjawab pertanyaan soal anggaran secara rinci.
“Sebenarnya ini sudah terlambat kalau menurut saya, tiga tahun loh kami di DPRD Balikpapan belum pernah melihat buku anggaran. Saya nggak ngerti ada apa?, padahal harusnya buku anggaran bisa dikonsumsi publik. Apa yang dilakukan pemerintah selama tahun berjalan. Sesuai nggak sih dengan visi misi pemerintah dan bisa dilihat postur anggarannya,” ucapnya.
Sementara itu, Ardiansyah menambahkan, seharusnya sekretariat DPRD Balikpapan punya nomor telepon Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Balikpapan. “Masa sekretariat tidak punya nomor telepon BPKAD Balikpapan, inikan aneh, mau memfasilitasi kita dengan cara apa. Inikan internal loh, bukan BPKAD Samarinda, Provinsi atau nasional, sana,” ungkapnya.
“Kenapa saya meminta, saya punya alasan. Bukan tidak beralasan. Kalau saya ditanya masyarakat, saya tahu, karena saya wakil rakyat. Saat reses, dialog warga dan turun ke lapangan, bisa menjawab pertanyaan masyarakat,” ungkap politisi PPP ini. (to)
