SAMARINDA,PROKALTIM – Semakin maraknya kecurangan yang terjadi dalam proses penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar hingga menyebabkan antrean panjang di semua stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) yang ada di Kota Samarinda khususnya. Pertamina terus mencari cara untuk mengamankan panyaluran BBM subsidi tersebut agar tepat sasaran, pasalnya hingga saat ini masyarakat menilai masih adanya penyelewengan BBM di Kalimantan Timur.
Diketahui bersama jika hingga saat ini Kalimantan Timur menjadi salah satu daerah yang paling banyak mendapat pasokan BBM.
Hal tersebut diungkapkan Arya Yusa Dwicandra, Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Kalimantan Timur, saat dijumpai awak media, Kamis (2/3/2023) lalu.
“Berdasarkan data yang kami miliki di tahun 2022, provinsi Kalimantan Timur paling banyak mengkonsumsi BBM. Itu dilihat dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) yang disetorkan Pertamina ke Pemprov Kalimantan Timur,” ungkap Arya
Setiap liter, sebesar 7,5 persen masuk kas daerah. Tahun 2022 kemarin, Pertamina menyetorkan PBBKB sekitar Rp 2,9 triliun ke pemerintah provinsi Kalimantan Timur.
Meski demikian Arya mengaku belum memiliki data riil jenis kendaraan yang paling banyak mengkonsumsi BBM subsidi, terkhusus di Kalimantan.
Menanggapi perihal dugaan penyelewengan BBM subsidi, pihaknya mengatakan jika pertamina terus memerlukan dan membutuhkan informasi dari masyarakat dan juga peran aktif awak media sebagai penyambung informasi.
“Jadi saat melakukan sidak. terkadang tidak terjadi apa apa, jangankan antrian kendaraan, distribusi BBM pun normal saja,” jelas Arya.
Pentingnya peran serta masyarakat dan aparat penegak hukum untuk dapat membantu pihaknya dalam hal pencegahan penyelewengan BBM bersubsidi.
“kalau ada SPBU yang melakukan penyelewengan langsung kami tindak, namun jika penyelewengan terjadi di luar SPBU itu bukan kewenangan kami melainkan ranah aparat penegak hukum,” tegasnya
Arya menambahkan, jika sudah banyak SPBU yang dikenakan sangsi, akibat melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku. Hingga sangsi tegas yakni pemutusan hubungan kerjasama.
Langkah pertamina dalam mencegah penyelewengan dengan cara program subsidi tepat sasaran, yakni penggunaan QR Code yang akan diterapkan di Kaltim nantinya diharapkan mampu menampilkan data kendaraan yang menggunakan BBM Subsidi.
“Jadi dengan QR Code nantinya kita akan kerjasama dengan Dishub dan aparat kepolisian untuk menindak kendaraan kendaraan yang diduga melakukan penyelewengan BBM subsidi,” dijelaskan Arya kembali
Disinggung terkait peluncuran program subsidi tepat sasaran, Arya mengatakan bahwa pada tanggal 8 Maret 2023 mendatang pemerintah akan menerapkan pembelian solar subsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menggunakan QR Code dengan tujuan penerapan tersebut dapat mengetahui jenis kendaraan mana yang paling banyak mengkonsumsi BBM subsidi seperti solar dan Pertalite. Program ini sudah dilaksanakan di Sumatera dan Pulau Jawa.
Saat ini Perpres Nomor 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) termasuk juga petunjuk teknis pembelian BBM bersubsidi dan penugasan tengah direvisi.
Pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berencana menerapkan pembatasan pembelian Pertalite juga bisa diimplementasikan tahun ini.
Di Kalimantan, dua provinsi akan menerapkan uji coba pembelian solar subsidi menggunakan QR Code yaitu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dimulai 8 Maret 2023. Selanjutnya Kalimantan Timur, terutama di Balikpapan dan Samarinda, penerapan uji coba akan dimulai 28 Maret 2023.
“Ini merupakan tahapan sosialisasi, bagi yang belum memiliki QR Code masih dapat melakukan pengisian BBM subsidi jenis Solar maksimal 20 liter perhari, kalau menggunakan QR Code hingga 200 liter perhari,” pungkasnya. (psg/ed)
