BALIKPAPAN,PROKALTIM – Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Balikpapan Selatan, Parlindungan Sihotang menggelar Serap aspirasi (Reses) masa persidangan II Tahun 2023 di lingkungan RT 41 Perumahan Pesona Alam Residence, pada Senin (5/6/2023).
Permasalahan legalitas hak milik mendominasi jalannya reses Parlindungan. “Seyogyanya reses yang saya lakukan mengundang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Dan khusus di perumahan ini yang bermasalah tentang kepemilikan sertifikat, sehingga yang saya mengundang dari pihak Bank BTN dan Badan Pertanahan Negara (BPN),” ucapnya.
Parlindungan menjelaskan, selama jalannya reses yang memang cukup menyita waktu, akhirnya ada penyampaian progres dari pihak pertanahan dan pihak Bank BTN serta pengembang untuk menyelesaikan hal-hal yang selama ini dianggap tidak berjalan dengan baik.
Lanjutnya, reses ini juga menjadi sarana untuk menjembatani warga untuk menanyakan langsung permasalahan yang dialami dengan pihak terkait, yang mungkin komunikasinya agak tersendat lantaran sulitnya menemui pihak Bank BTN maupun Pertanahan.
Politikus NasDem inipun menuturkan, permasalahan yang terjadi diduga terletak pada pengembang perumahan yang tidak memberikan dokumen valid, ditambah lagi pihak Bank dan Notaris yang seharusnya bersama-sama sebelum melakukan atau memberikan persetujuan KPR.
Dia juga membeberkan, seharusnya pihak Bank dan Notaris meneliti terlebih dahulu berkas dari pengembang seperti apa, valid atau tidak, bermasalah atau tidak.
“Kita tidak mau kembali kebelakang, kita harus melangkah maju untuk menyelesaikan permaslahan ini, sehingga harus diprofiling terlebih dahulu mana milik warga yang sudah selesai (clear), setengah clear (proses) dan mana yang belum selesai sama sekali,” sambungnya.
“Tadi sudah kita sama-sama mendengar, kalau pihak Bank BTN akan memprofiling itu semua dan akan memberikan data kepada warga mengenai status tanah mereka seperti apa. Ya..deadline-nya tanggal 20 Mei ini,” tegas Parlin.
Selain permasalahan tanah terang Parlin, warga juga menyampaikan aspirasinya terkait infrastruktur jalan, Penerangan Jalan Umum (PJU) dan permasalahan PDAM.
“Kalau untuk infrastruktur jalan memang ada warga yang meminta perbaikan, karena jalannya masih tanah. Dan untuk PDAM masih progres mengingat Direktur Utama (Dirut) PDAM masih Pelaksana Tugas (Plt) jadi belum bisa mengambil keputusan,” pungkasnya. (to)
