BALIKPAPAN,PROKALTIM – Rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan ke-8 masa sidang II tahun 2023, dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Subari, didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono, Sabaruddin Panrecalle. Juga dihadiri Wali Kota Balikpapan, juga 28 anggota DPRD Kota Balikpapan, unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kota Balikpapan dan instansi yang ada di lingkungan pemerintah kota (Pemkot) Balikpapan.
Subari mengatakan, dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap jawaban Wali Kota Balikpapan atas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota tahun 2022.
“Pada intinya semua fraksi menerima jawaban Wali Kota Balikpapan atas LKPJ Wali Kota Balikpapan Tahun 2022. Walaupun ada satu fraksi dengan berat hati menerima,” kata Subari, kepada awak media, pada Senin (12/6/2023).
Apa yang disampaikan LKPJ Wali Kota Balikpapan. Tentu ini nanti akan dibuat rekomendasi-rekomendasi, kita akan laporkan ke Direktorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai bahan evaluasi Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
Ditanya yang jadi catatan dari fraksi yang harus menjadi perhatian Wali Kota Balikpapan. Subari menyampaikan, ada catatan secara umum terkait masalah pendidikan menjelang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terkait dengan ketersediaan sekolah yang tidak berbanding lurus naik jenjang dari SD ke SMP.
“Ketersediaan sekolah, terutama di Kecamatan Balikpapan Tengah dan Timur, kalau di Balikpapan Tengah kita melihat ketersediaan lahan untuk pembangunan sekolah, tentu ini yang menjadi PR buat kita semua,” ucapnya.
Kemudian, di Balikpapan Timur yang merupakan daerah berkembang dengan penambahan jumlah penduduk dan jumlah kursi peserta didik juga ikut bertambah perlu dan perlu dikejar. “Mudah-mudahan di 2024 ini, Balikpapan Timur sudah bisa dialokasikan sekolah SMPN 27 yang baru. Tentunya masih akan banyak PR lagi untuk Sekolah SD dan sebagainya,” ucapnya.
“Besok rencananya, kami akan meninjau dengan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Balikpapan terkait developer Batakan Permai yang sudah hibahkan tanahnya sekitar 1,2 hektare yang akan ditambah lagi menjadi 1,5 hektare,” ujarnya.
Dia juga menambahkan, DPRD Balikpapan akan mengawal untuk mempercepat proses hibahnya agar tidak berubah pikiran. “Itu yang kita khawatirkan, saya lihat sih tanahnya bagus dan strategis. Sebab itu, Pemkot Balikpapan dibangun sekolah atau untuk kesehatan, dan tinggal gimana harus segera mengeksekusi hibah tersebut,” pungkasnya.
Sementara itu, Subari juga menjelaskan tanggapan salah satu fraksi, mengharapkan Wali Kota Balikpapan bisa mengevaluasi hal tersebut. “Evaluasi ini ke depannya diharapkan saat melakukan pengangkatan posisi ASN atau memilih seseorang menjadi pimpinan ataupun lainnya harus sesuai dengan skill dan kemampuannya. Agar bisa melayani masyarakat Kota Balikpapan lebih baik,” jelasnya. (to)
