BALIKPAPAN,PROKALTIM – Terkait persiapan program penertiban serta pembangunan pasar Pandansari, perencanaan program pembangunan pasar Inpres Kebun Sayur, penertiban pedagang di atas fasilitas umum (Fasum) dan penataan penambahan kanopi menjadi perhatian serius Komisi II DPRD Kota Balikpapan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilaksanakan bersama Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Haemusri, Kepala Satpol PP Boedi Liliono, Perwakilan Dinas Perhubungan, Sekretaris Kecamatan Balikpapan Barat (Balbar), Lurah Marga Sari Hendra dan perwakilan Polsek Balbar, Ketua Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Suwanto, meminta kepada dinas terkait agar secara gamblang segera mengusulkan anggaran dalam upaya pembenahan dan perubahan pada pasar Pandansari.
“Jadi inilah yang kita lakukan dengan bersinergi dan berkolaborasi, dalam menyelesaikan secara tuntas persoalan pasar Pandansari,” kata Suwanto di dampingi Anggota Komisi II Taufik Qul Rahman, di ruang rapat gabungan lantai dua DPRD Kota Balikpapan, pada Rabu (5/7/2023) siang.
Politisi PDI Perjuangan juga mengatakan, sudah selayaknya pasar kebanggaan Kota Balikpapan itu menjadi pusat perbelanjaan yang tertata rapi dan tidak semrawut seperti saat ini. Apalagi dengan Balikpapan sebagai Kota penyangga Ibu Kota Negara (IKN), tidak ada lagi pasar yang terkesan amburadul.
“Kalau pasar Pandansari bisa kita selesaikan permasalahannya, saya yakin pasar yang lain pun pasti akan mudah diselesaikan. Dan hal itu tentu menjadi contoh positif,” kata Suwanto.
“Terkait anggaran, nanti kita bertemu lagi secara langsung dengan Bappeda untuk berbicara apa motivasi dan tujuan kita mengenai pasar Pandansari,” ujarnya.
Dia juga menyampaikan, dalam penertiban dikemudian hari, meminta agar dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada para pedagang, sehingga tidak mengundang kericuhan dan dilaksanakan secara kondusif.
“Jadi kita berupaya demi kenyamanan pedagang di dalam pasar untuk lebih lenggang dan mampu melayani pembeli,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Disdag Balikpapan, Haemusri mengusulkan anggaran sekisar Rp 4 Miliar dalam pembenahan secara global pada pasar Pandansari. Pun begitu, ia meminta agar pihak Komisi II dapat membantu memperjuangkan upaya tersebut melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Balikpapan pada APBD Perubahan tahun 2023.
“Kami mohon bantuannya agar revitalisasi ini bisa terlaksana. Sehingga ditahun 2024 kita bisa melaksanakan program pembenahan pasar tersebut. Dan kami juga meminta dukungan semua pihak terkait supaya bergotong royong dalam hal penertiban. Karena wewenang kami hanya di area dalam saja, tidak di luar,” ungkapnya.
Haemusri memastikan dapat mengakomodir para pedagang asal dapat didukung dengan anggaran itu. Sewajarnya, kata dia, segmentasi pasar bisa dilakukan dengan membangun koordinasi dengan pedagang dan mengatur kembali zonasi.
“Kita harus memanusiakan pedagang. Jadi jangan kita paksa para pedagang masuk, tapi di dalam tak di dukung prasana dan sarana utilitas yang baik. Saya rela diganti jika tidak mampu mengatasi persoalan itu,” cetusnya.
Di tempat yang sama, Kepala satpol PP Balikpapan, Boedi Liliono pun mempunyai rencana matang ditahun 2024, dengan total anggaran sekitar Rp 4 Miliar. Yang meliputi pengamanan, logistik dan pendirian posko.
“Namun kami tetap harus bersinergi dengan dinas perdagangan karna pasar itu kondisinya sudah semrawut,” pungkasnya. (to)
