PROKALTIM.COM, BALIKPAPAN – Sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan produk hukum daerah, DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna Ke-30 masa sidang III tahun 2023, di ruang rapat Paripurna DPRD Balikpapan, pada Rabu (6/12/2023), yang dimulai pukul 09.00 Wita.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Sabaruddin Panrecalle, yang dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Balikpapan Muhaimin mewakili Wali Kota Balikpapan, juga dihadiri anggota DPRD Kota Balikpapan, unsur forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kota Balikpapan, organisasi perangkat daerah (OPD), dan instansi yang ada di lingkungan Pemkot Balikpapan.
Rapat paripurna tersebut agenda yang dibahas yaitu penyampaian jawaban fraksi-fraksi DPRD Kota Balikpapan terhadap pemandangan umum Wali Kota Balikpapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dan penandatanganan berita acara pembicaraan tingkat I.
Dan penyampain jawaban Wali Kota Balikpapan terhadap pendangan umum fraksi-fraksi DPRD kota Balikpapan atas Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2012 tentang pembentukan kecamatan Balikpapan Kota dalam wilayah kota Balikpapan.
Wakil Ketua DPRD kota Balikpapan Sabaruddin Panrecale menghimbau agar warga kota Balikpapan dapat terus menjaga kesehatan dan meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam, mengingat tingginya intensitas hujan saat ini yang bisa menimbulkan pergerakan tanah yang menyebabkan terjadinya tanah longsor.
Sabaruddin juga menyampaikan, jelang akhir tahun agar seluruh kepala perangkat daerah Balikpapan untuk fokus pada pencapaian realisasi fisik seperti yang telah direncanakan.
“Selesai segala administrasi tepat waktu dan akuntabel, guna mencapai realisasi keuangan yang selaras dengan realisasi fisiknya,” ucapnya.
Dia juga mengatakan, rapat paripurna kali ini merupakan rapat paripurna lanjutan dalam pembahasan Raperda tentang penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga dan penandatanganan berita acara.
“Dan, penyampaian jawaban Wali Kota terhadap pemandangan umum fraksi atas Raperda tentang perubahan atas Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota dalam wilayah kota Balikpapan,” pungkasnya.(to)
