PROKALTIM,BALIKPAPAN – Komisi IV DPRD Kota Samarinda yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti melaksanakan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Komisi IV DPRD Kota Balikpapan. Kunker tersebut diterima anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Wiranata Oey, di gedung DPRD Kota Balikpapan, pada Senin (15/1/2024).
Anggota Komisi IV DPRD Kota Balikpapan, Wiranata Oey mengatakan, bahwa kunker Komisi IV DPRD Kota Samarinda ini membahas persoalan BPJS Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di Kota Balikpapan.
Dalam hal ini mendiskusikan pelayanan kesehatan yang berada di Rumah Sakit Kanujoso Djatiwibowo (RSKD) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Beriman Balikpapan.
Wiranata Oey juga menyampaikan, BPJS gratis dalam mendukung program prioritas pada masa jabatan Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud diterbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 26 tahun 2021.
“Salah satu program prioritasnya, BPJS gratis kelas III telah disubsidi oleh Pemkot Balikpapan,” ucapnya.
Politisi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP) juga menjelaskan, bahwa Pemkot Balikpapan bersama DPRD Kota Balikpapan telah bersinergi untuk melanjutkan program iuran BPJS Kesehatan gratis tahun 2024.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti menyampaikan, pihaknya dari Komisi IV DPRD Samarinda Kunker dalam rangka sharing terkait masalah pelayanan kesehatan dan pendidikan.
Lanjutnya, lalu ada beberapa pengurangan dari Peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang dihapus dari pemerintah pusat.
“Kami ada 11 ribu lebih peserta JKN-KIS yang dihapus oleh pemerintah pusat, dan alasan dari pihak mereka karena ada beberapa data yang tidak valid serta telah meninggal dunia,” kata Sri Puji Astuti.
Menurutnya, pada permasalahan yang berada di Kota Samarinda ternyata sama dengan di Kota Balikpapan sekarang, yang dimana sangat berpengaruh dalam menambah Anggara Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda.
“Saya kita jumlah penduduk tidak jauh berbeda begitu pun kondisi masyarakatnya dan saya kira ada kebijakan-kebijakan dari Pemkot Balikpapan maupun Samarinda,” pungkasnya. (to)
