PROKALTIM,BALKPAPAN – Kasus Kepailitan Hotel Bahtera kini memasuki babak baru. Hotel yang berada di jantung kota Balikpapan itu telah divonis oleh Pengadilan Niaga Surabaya pailit atas pengajuan satu kreditur utama, yaitu Bank BPD Kaltara. Anehnya, berdasarkan Undang Undang Kepailitan tahun 2014, seharusnya kepailitan baru akan sah diproses jika diajukan oleh paling tidak dua kreditur.
Pihak Kurator yaitu Victoria Prudentia Law Firm berkedudukan di Jakarta melayangkan surat penutupan operasional hotel pada 31 Januari 2024 kepada karyawan. Sebagai latar belakang, operasional Perusahaan pailit tidak dapat ditutup kecuali mendapatkan persetujuan dari kreditur konkuren, yaitu para karyawan.
“Kami menggantungkan mata pencaharian kami sebagai karyawan hotel. Sekarang kami tidak bisa lagi bekerja, total lebih dari 100 orang harus dirumahkan,” kata perwakilan karyawan yang meminta agar namanya dirahasiakan.
“Kami tidak ada penghasilan, bergantung pada gaji. Kami tidak setuju operasional hotel ditutup. Kami ingin terus bekerja sampai kasus kepailitan beres dan nantinya mendapatkan pesangon. Manajemen hotel telah berjanji memberikan pesangon kami,” tambahnya.
Kejanggalan kasus kepailitan salah satu ternama di Balikpapan tersebut tidak hanya saat ini saja. Sebelumnya, Hotel Bahtera juga diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga Surabaya atas pengajuan kreditur yang ternyata setelah dikonfirmasi, fiktif. Ketiga kreditur hanyalah KTP belaka.
Saat ditelusuri ke rumah alamat masing-masing, pemilik alamat menyampaikan tidak ada orang-orang Bernama tersebut. Ditengarai bahwa ada pihak-pihak yang akan mendapatkan keuntungan besar dari kasus kepailitan ini. Apakah pihak tersebut adalah kurator? Ataukah kreditur Bank BPD Kaltara yang beberapa orang manajemennya juga sepertinya mengalami banyak sekali kasus korupsi berdasarkan pemberitaan media.
Kini dengan Victoria Prudentia Law Firm sebagai kurator yang memerintahkan agar operasional hotel tutup, ratusan karyawan terpaksa angkat kaki dan harus berusaha menyambung hidup untuk keluarga.
Betapa kejinya hukum di Indonesia, yang menjadi korban adalah rakyat kecil, karyawan dan pekerja yang bergantung pada gaji. Kemanakah keadilan demi hukum? Setega itukah Pengadilan Niaga Surabaya membiarkan hal ini terjadi?.
“Kami meminta secara terbuka kepada pihak kurator agar operasional hotel terus berjalan. Jika tidak, kami harus menyambung hidup seperti apa? Kami mohon hati nurani dan rasa kemanusiaan dari kurator dan pengadilan niaga surabaya. Ini keji sekali.” Tambah perwakilan karyawan tersebut.
Saat ini, karyawan sedang menandatangani petisi agar operasional hotel dapat terus berjalan. (to)
