PROKLATIM,BALIKPAPAN – Di Gedung Ombudsman RI lantai 2 di Jalan H.R Rasuna Said Kav. C-19, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Ombudsman RI menyelenggarakan Sosialisasi dan Diskusi Terkait Kesiapan Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia (RI) dari Jakarta menjadi IKN Nusantara. Sosialisasi dan diskusi ini akan disiarkan secara online pada hari Rabu, 20 Maret 2024.
Dalam diskusi tersebut, terdapat narasumber seperti Achmad Jaka Santos Adiwijaya, Sekretaris Otorita IKN Nusantara, Ketua Satgas Pelaksana Infrastruktur IKN Nusantara, Amran, Plh. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, dan Erik Teguh Primiantoro dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Selain itu, Hery Susanto, Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional RI/Bappenas, Analis Kebijakan Utama Kedeputian Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rizal, Para BUMN Karya, Wakil Ketus, Sekretaris, dan anggota Ombudsman RI
Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih berharap IKN akan menjadi kota pelayanan pemerintahan yang akan mengubah lanskap penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia dalam sambutannya.
Najih menyatakan, “Kita berharap ibu kota negara baru akan menjadi kota pelayanan pemerintahan yang cerdas, cepat, efektif, dan efisien, yang tentunya akan merubah lanskap penyelenggaraan pelayanan publik di negara kita.”
Najih berharap pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN akan membantu mengurangi beban kota Jakarta sebagai kota multifungsi, dengan pelayanan administrasi pemerintahan, mobilitas masyarakat, dan pusat aktivitas ekonomi dan bisnis.
Selanjutnya, IKN sendiri dapat berkembang menjadi kota yang bersih, cerdas, dan pintar seperti yang diharapkan.
Sementara Jakarta mungkin akan menjadi pusat bisnis internasional, perdagangan, yang tentunya akan memecah, akan membuat kegiatan ekonomi, bisnis, menjadi lebih bagus, lebih tersebar, dengan didukung adanya pusat pemerintahan yang ada di IKN.
Dia menyatakan bahwa masalah pemindahan ibu kota negara ke IKN menarik perhatian Ombudsman RI karena membawa banyak masalah dalam penyelenggaraan pelayanan, termasuk administrasi pemerintahan dan kesiapan infrastruktur di dalam penyelenggaraan kota.
Menurutnya, “karena sebuah kota harus memiliki utilitas yang memenuhi persyaratan untuk memenuhi pelayanan sebagai ibu kota negara.”
Dengan demikian, Najih menekankan komitmen Ombudsman RI untuk mendukung kebijakan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN, yang dia anggap sebagai tindakan antikolonial.
Jakarta, yang semula dibentuk sebagai peninggalan kolonial, diharapkan untuk menjadi ibu kota yang lebih merdeka. Kita juga harus memiliki ibu kota yang dibangun oleh bangsa sendiri melalui IKN ini, dan dengan cara ini, kita berharap mental kolonialisme dari bangsa kita yang selalu merasa terjajah. Dia berkata, “Ini suatu keputusan yang tentu harus kita hargai dan hormati, dan kita harus terus mengawasi untuk memastikan bahwa itu dilakukan.”
Sementara itu, Hery Susanto, anggota Ombudsman RI, menyatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan tentang kesiapan infrastruktur IKN.
“Kebetulan tahun ini saya akan melakukan penelitian tentang kesiapan infrastruktur IKN di bidang yang saya ampu di Keasistenan Utama V,” katanya.
Selain itu, dia menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan diskusi fokus grup (FGD) dengan orang-orang di daerah penyangga IKN, yaitu Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, selama proses penyusunan penelitian.
Hery menyatakan bahwa beberapa wilayah lain, seperti Sulawesi Selatan dan Sulteng (Sulawesi Tenggara), masih bergantung pada Sulawesi sebagai sumber pakan dan beras, karena produksi pertanian Kalimantan tidak ada di sana.
Hery juga menyatakan bahwa timnya akan mengunjungi beberapa negara yang pernah melakukan pemindahan ibu kota, termasuk Malaysia. (to/eza)
