PROKALTIM,SAMARINDA- Usai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setiap tahunnya selalu menyisakan sejumlah persoalan sedari masalah zonasi, perubahan domisili pada kartu keluarga (KK), pembelian seragam tambahan, hingga buku paket.
PPDB tahun 2024 dua permasalah menjadi konsen publik yakni pembelian seragam tambahan dan buku paket di jenjang tingkat sekolah dasar (SD) dan menengah pertama (SMP).
Menyeruaknya praktek jual beli buku paket kali ini, hingga berujung aksi demo oleh puluhan emak-emak yang menggeruduk Kantor Gubernur Provinsi Kaltim beberapa waktu lalu.
Suasana semakin keruh setelah beberapa pemberitaan menyebut jika Kadisdikbud Kota Samarinda menyarankan untuk melakukan pembayaran buku paket dengan cara dicicil.
Ketua Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Kalimantan Timur, Rina Zainun mengatakan jika Selama tahun ajaran baru 2024/2025 ini, TRC PPA menerima banyak laporan dari orang tua murid tentang adanya pembelian buku paket, hingga terjadinya intimidasi secara verbal karena tidak mengikuti arahan pihak sekolah.
“Surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda. Surat tersebut melarang praktik jual beli buku dan seragam di lingkungan sekolah pada tanggal 1 Juli 2024 itu sudah sangat jelas, namun praktek jual beli buku masih terjadi,” ungkap Rina Zainun Senin (29/7/2024).
Lanjut Rina menambahkan, Jika ada sekolah yang tidak mengindahkan larangan ini, pihaknya siap menempuh langkah hukum untuk dapat memberikan keadilan kepada orangtua siswa-siswi khususnya di Kota Samarinda ini.
“Tadi juga kami sudah bertemu langsung Kadisdikbud Samarinda, untuk memperjelas dan mempertegas terkait surat edaran itu,” tambahnya.
Biro Hukum TRC PPA Kaltim, Sudirman. Mendampingi Rina Zainun juga angkat bicara terkait buku paket yang sudah dibeli para orangtua murid.
“Apa langkah Disdikbud kalau buku tersebut sudah ditebus?,” singkat Sudirman dengan tegas. (Ps)
