PROKALTIM,PENAJAM – Untuk memantau pelaksanaan kebijakan kabupaten/kota layak anak (KLA), Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Sekretariat Kabinet (Setkab), Yuli Harsono melakukan kunjungan kerja ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dari 9 hingga 11 Juli 2024.
Selama tiga hari, pemantauan yang terintegrasi dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.
“Kami di Kaltim ini ingin mengetahui, bagaimana pelaksanaan kabupaten/kota layak anak ini di Provinsi Kalimantan Timur,” kata Yuli, Kamis (11/07/24).
Menurut Yuli, pemantauan dilakukan di tiga kabupaten/kota: Penajam Paser Utara, Paser, dan Balikpapan. Tempat-tempat yang dikunjungi termasuk fasilitas kesehatan, sekolah, dan kantor pemerintah daerah.
“Program KLA pada intinya adalah program pemerintah untuk memastikan terpenuhinya hak anak dan perlindungan khusus anak di tingkat kabupaten/kota. KLA ini dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dia menambahkan, Setkab tidak hanya melakukan pemantauan tetapi juga terlibat dalam penyusunan kebijakan dan peraturan terkait KLA. Hasil pemantauan ini akan digunakan untuk menilai dan menyempurnakan kebijakan KLA.
“Harapannya ke depan pelaksanaan atau program KLA ini perlu dilanjutkan dan ditingkatkan. Karena, pertama regulasi mengenai KLA itu akan habis rencana aksinya di tahun 2024 dan ini direkomendasikan untuk diganti Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KLA. Di situ diatur salah satunya rencana aksi dan ini perlu kita ubah, kita ganti karena akan berakhir di tahun 2024,” ujarnya.
“Anak adalah penerus bangsa yang harus dipenuhi haknya dan harus dilindungi sehingga anak tersebut berkualitas untuk menuju masyarakat Indonesia Emas di tahun 2045”, tandas Yuli. (*)
