PROKALTIM,SAMARINDA- Menanggapi surat yang dilayangkan tim reaksi cepat perlindungan perempuan dan anak (TRC PPA) Kaltim, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kaltim menggelar audensi terkait kasus kematian bayi asal Muara Badak Kutai Kartanegara beberapa waktu lalu di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie Samarinda.

Audensi digelar di ruang rapat Dinkes Kaltim Jalan AW Sjahranie Samarinda Ulu, Kamis (18/07/2024) kemarin, sejumlah pembahasan terkait pelayanan di RSUD AWS Samarinda menjadi sorotan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, dr Jaya Mualimin mengatakan jika ada beberapa poin tuntutan dari TRC PPA Kaltim, Kuasa hukum dan keluarga korban terkait harus adanya perombakan pada manajemen RSUD AWS.

“Untuk perombakan itu kewenangannya ada pada Pj Gubernur, kami hanya dapat melakukan fungsi pengawasan saja,” ujar dr Jaya usai audensi.

Disinggung terkait sampai dimana penelusuran kasus pelayanan IGD RSUD AWS Samarinda pihaknya menyebut jika belum ada keterangan resmi secara tertulis yang dilaporkan pihak RSUD AWS.

“Kami masih menunggu keterangan tertulis dari rumah sakit, lalu kami minta kepada badan pemeriksa rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Pihak AWS mengatakan masih dalam penelusuran,” tambahnya.

Senada dengan hal tersebut biro hukum TRC PPA Kaltim, Sudirman mengatakan memiliki harapan besar terkait adanya perubahan nyata yang dapat terjadi usai audensi yang dilakukan pihaknya kepada Dinkes kaltim.

“Artinya perubahan menuju pelayanan yang lebih baik lagi untuk masyarakat kedepannya,” ucap Sudirman.

Sambung Sudirman, pihaknya belum meras puas dengan hasil audensi yang digelar kemarin, karena belum ada kepastian terkait perombakan pada manajemen RSUD AWS.

“Kami terus memantau perkembangan yang terjadi terhadap kasus ini,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Bayi yang berasal dari Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara dengan keluhan muntaber dinyatakan meninggal dunia usai gagal mendapatkan penanganan medis di IGD RSUD AWS Samarinda. (Ps)