PROKALTIM – Sejumlah elemen masyarakat sipil akan menggelar demonstrasi besar-besaran di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan Revisi Undang-Undang (UU) Pilkada yang dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Gerakan ini dikenal dengan sebutan “Peringatan Darurat Indonesia” dan telah viral di media sosial. Aksi ini muncul setelah DPR RI dinilai bermanuver melawan putusan MK, terutama terkait pencalonan kepala daerah.
Sekjen Partai Buruh, Ferri Nuzarli, mengonfirmasi bahwa ribuan buruh dan nelayan akan turun ke jalan untuk mendesak DPR agar tidak melawan putusan MK. “Kami akan hadir bersama kawan-kawan buruh, tani, dan nelayan se-Jabar, DKI, dan Banten, sekitar lima ribuan orang,” ujar Ferri dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (20/8).
Selain buruh dan nelayan, Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia (BEM SI) juga akan ikut serta dalam demonstrasi ini. Mereka menolak revisi UU Pilkada yang dianggap tidak mengakomodasi putusan MK.
Sebelumnya, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati RUU Pilkada dalam rapat yang berlangsung kurang dari tujuh jam. Delapan dari sembilan fraksi di DPR mendukung RUU tersebut, kecuali PDIP. Baleg juga melakukan perubahan pada beberapa pasal, seperti syarat ambang batas pencalonan dan batas usia calon gubernur, yang lebih mengacu pada putusan Mahkamah Agung (MA) dibanding MK.
Hari ini, RUU Pilkada tersebut akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR. Perubahan-perubahan dalam RUU ini, termasuk soal ambang batas pencalonan dan batas usia calon gubernur, diperkirakan akan menjadi fokus utama dalam demonstrasi ini. (*)
