PROKALTIM,BALIKPAPAN – Sebagai bagian dari rangkaian agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Ombudsman Tahun 2024, Ombudsman RI menggelar Expo Pelayanan Publik dilaksanakan di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Balikpapan.
Dengan tujuan memperkenalkan dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai layanan publik yang tersedia, selain itu kegiatan ini bertujuan meningkatkan sinergi antara pemerintah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.
Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih mengunjungi MPP Kota Balikpapan, pada Rabu (20/11/2024). Kunjungannya ini bertujuan untuk melihat langsung pelayanan kesehatan yang diberikan oleh MPP Kota Balikpapan.
Dalam hal sambutannya, Ketua Ombudsman RI, mengharapkan agar pelayanan ada yang ada di mall pelayanan publik ini bisa menjadi percontohan bagi yang lain, terutama bagi yang belum punya Mall pelayanan publik.
“Sehingga apa yang baik di sini (MPP) bisa kita ditularkan ke daerah yang lain,” katanya.
Ia menjelaskan, ombudsman sebagai pengawas pelayanan publik memiliki komitmen yang kuat untuk terus bisa mengawal, bisa terus bersama-sama penyelenggaranya layanan untuk meningkatkan kualitas layanan.
Hal itu menjadi mandat dari konstitusi kita, berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus punya watak memelayani.
“Saya sudah melihat sekilas terkait komitmen pelayanan publik terus dikembangka, terus di inovasi, terus diperbaharui baik secara manual maupun daring,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kedepannya, semua pelayanan itu akan dilaksanakan dengan berbasis digital sehingga hal ini perlu diperkuat dengan persiapan sumber daya manusia, like di sisi perencanaan, dukungan anggaran, karena apa yang diciptakan itu mudah berubah.
Anggota Ombudsman RI sekaligus Pengampu Ombudsman Kaltim, Hery Susanto menuturkan, terkait pelayanan publik tentunya hal ini akan menjadi fokus dari ombudsman untuk tahun-tahun berikutnya.
Setelah penilaian kepatuhan pelayanan publik ini, akan diganti dengan penilaian opini.Hal ini yang menjadi variabel penting dalam penilaian ini adalah budaya organisasi, untuk menuju misi pelayanan publik.
Dan dimensi yang perlu ditingkatkan adalah program-program pelayanan publik, misi, keterlibatan dan konsistensi daripada penyelenggara pelayanan publik.
“Dalam konteks pelayanan publik ini berkaitan dengan birokrasi. Oleh karena itu agar budaya organisasi yakni adaptasi, misi, keterlibatan dan konsistensi akan menjadi variabel yang nanti akan berpengaruh terhadap tujuan penyelenggaraan pelayanan publik,” ucapnya.
Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Neny Dwi Winahyu, mewakili Wali Kota Balikpapan mengucapkan terima kasih atas dipilihnya kota Balikpapan sebagai lokasi Rapat Kerja Nasional Ombudsman se-Indonesia.
Menurutnya, saat ini kota Balikpapan menjadi salah satu pintu utama menuju IKN. Hal ini tentunya menjadi berkah tersendiri bagi kota Balikpapan.
“Alhamdulillah kota Balikpapan menjadi yang tertimpa lebih dahulu dibandingkan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara ataupun Kota Samarinda. Karena intensitas kunjungan meningkat cukup tinggi, dan hal ini menjadi sesuatu yang menggerakan roda perekonomian di kota Balikpapan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Perumahan, dan Permukiman (DPMPTSP) Kota Balikpapan adalah Hasbullah Helmi mengatakan, bahwa dalam melakukan pelayanan, pihaknya ada beberapa kali dilakukan survey ke masyarakat.
“Ada dari KPK, ada bagian organisasi pemerintah kota, di internal setiap selesai pelayanan, kemudian survei yang setahun sekali dan juga ada dari BKPM terkait penilaian kinerja tiap tahun. Dan kalau ada lagi penilaian dari ombudsman berarti ada 6,” ucapnya.
Hasil survei-survei tersebut, kemudian dijadikan dasar untuk penyusunan anggaran di tahun berikutnya, jadi kita sudah lakukan berbasis berdasarkan penilaian dari masyarakat. (to)
